Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak mau main-main dengan pihak yang sengaja memprovokasi dengan cara apapun pilkada serentak 2017.
Tjahjo memutuskan menggandeng kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pengawasan.
Advertisement
"Kepolisian sudah mempunyai datanya. Termasuk BIN. Kami komunikasi dengan kepolisian dan BIN dan Bawaslu. Dan yang penting juga jangan sampai ada politik uang. Itu bisa merusak demokrasi," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Polisi bisa saja menangkap mereka yang sengaja melontarkan isu SARA dan provokatif saat pilkada berlangsung. Hanya, polisi baru bisa bertindak bila ada laporan masyarakat.
"Kalau kepolisian tidak ada pengaduan tidak bisa," imbuh dia.
Tjahjo berharap isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) tidak lagi muncul di pilkada, khususnya DKI Jakarta. Ini mengingat DKI merupakan ibu kota dan menjadi pusat perhatian nasional.
"Kita adalah negara bhineka tunggal ika. Silakan masyarakat punya pilihan politik, punya nurani, sikap politik memilih calon yang sesuai hati nurani. Jangan berpikir A1, A2, A3. Harus berpikir Jakarta sebagai ibu kota yang strategis, perlu pemimpin yang amanah, pemimpin yang cepat mengendalikan berbagai hal yang ada," pungkas Tjahjo.
