Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung proyek kereta api ringan (light rail transit/LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) di Cibubur, Jakarta Timur.
Ini merupakan proyek infrastruktur strategis yang akan menghubungkan beberapa wilayah dengan DKI Jakarta.
Dari kunjungannya, Jokowi meminta proyek LRT terus dikebut karena pembangunannya sangat strategis. Sejauh ini, menurut dia, perkembangan proyek sudah cukup bagus.
"Saya kira tadi semua juga sudah lihat, progress-nya sangat cepat dan kita harapkan 2018 ini bisa sambung sampai di Cawang," kata Presiden di Cibubur, Jakarta, Jumat (30/9/2016).
Baca Juga
Advertisement
Jokowi juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk segera melakukan pembangunan proyek yang terletak di tengah Jakarta.
"Juga akan dimulai LRT-nya Pak Gubernur, kira-kira bulan Oktober ini. Tanda tangan kontrak dan langsung mulai. Sekarang sudah dalam proses pembersihan, artinya sudah dimulai," tambah Presiden.
Dia mengaku tidak segan-segan untuk selalu meninjau proyek tersebut untuk mengetahui perkembangannya dan berbagai kendala yang dihadapi. Dengan begitu, Jokowi berharap ini bisa mempercepat pembangunan LRT.
Seperti diketahui, pembangunan proyek LRT ditandai dengan pemancangan tiang pertama (groundbreaking) pada 9 September 2015 oleh Jokowi.
Saat ini, pembangunan LRT telah memasuki pengerjaan struktur pada Lintas Pelayanan 1 Cawang-Cibubur (14,5 km) dan Lintas Pelayanan 3 Cawang Bekasi Timur (18,5 km), serta Lintas Pelayanan 2 Cawang-Kuningan-Dukuh Atas (10,5 km) dalam tahap persiapan.
Untuk Lintas Pelayanan 1 dan 3 sudah dalam tahap pengerjaan pondasi, pier, pier head, dan U-Shaped Girder, untuk Lintas Pelayanan 2 memasuki tahapan detil desain dan koordinasi Dinas terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Saat ini kemajuan pekerjaan konstruksi Lintas Pelayanan 1 mencapai kurang lebih 15 persen. Sedangkan untuk kemajuan pekerjaan Jalur Layang Lintas Pelayanan 3 kurang lebih mencapai 6 persen.
Hingga saat ini pelaksanaan pengerjaan pembangunan prasarana LRT menggunakan dana PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 1,4 triliun.
Sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2016 menyebutkan, pemerintah melakukan pembayaran atas pengalihan prasarana untuk setiap tahapan pembangunan pada setiap Lintas Pelayanan yang telah selesai dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Selain itu menyebutkan, juga bahwa dalam rangka pembayaran, Menteri Perhubungan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan.
Untuk mendukung percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi ini terdapat beberapa opsi pendanaan antara lain melalui APBN, Bank Sindikasi, obligasi, dan skema pembiayaan lainnya. (Yas/nrm)
