Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hary Azhar Azis menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan hasil pemeriksaan keuangan 2015. Dalam laporan itu, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah menurun.
"Opini untuk pemerintah pusat dari 2014 itu yang mendapat WTP 71 persen di pemeriksaan kami yang terakhir 2015 turun menjadi 65 persen," jelas Ketua BPK Hary Azhar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Di saat yang sama, predikat disclaimer yang diperoleh pemerintah juga menurun. Sebelumnya, ada tujuh kementerian/lembaga turun menjadi empat kementerian/lembaga dengan predikat disclaimer.
Baca Juga
Advertisement
Pemerintah daerah juga berupaya untuk memperbaiki laporan keuangan mereka. Namun predikat wajar dengan pengecualian lebih banyak.
"2014 itu opininya 47 persen naik menjadi 58 persen pada 2015 jadi agak lebih agresif tingkat perbaikan di Pemerintah Daerah," ujar dia.
Sementara BPK tidak memberi pendapat pada 6 persen laporan keuangan daerah. BPK juga menyatakan 1 persen laporan keuangan daerah tidak wajar. (Ahmad R/Ahm)
