Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertekad membangun proyek infrastruktur secara besar-besaran, dengan kebutuhan investasi mencapai Rp 5.000 triliun sampai 2019.
Program prioritas tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin mendorong pembangunan infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai Raker Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara pemerintah dan Komisi XI DPR mengungkapkan, Indonesia tidak ingin terseret arus perlambatan ekonomi dunia sehingga merumuskan paket kebijakan dalam menghadapi situasi dunia.
Baca Juga
Advertisement
"Sejak pemerintahan Jokowi, kita membangun infrastruktur besar-besaran karena kebutuhan ini bukan jangka pendek. Kalau mau undang manufaktur, lama mikirnya, mau jual ke mana. Permintaan di dalam negeri lagi melambat, permintaan dunia merosot," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut, kata Darmin, akan dinikmati 3-4 tahun mendatang. Sehingga pemerintah mengiringi langkah pembangunan infrastruktur dengan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi supaya sektor swasta lebih mudah masuk dan berinvestasi di sektor riil.
"Jadi jangan dilihat bangun infrastruktur cuma rusunami, pembangkit listrik, atau melihatnya pemerintah jangan cuma mau urusi infrastruktur, tapi dari infrastruktur dimulai supaya kita bisa mengembangkan yang lain," dia menjelaskan.
Darmin mencontohkan, pemberian restu privatisasi melalui rights issue 4 BUMN, yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk.
Dengan suntikan modal tersebut, kapasitas neraca keuangan perusahaan pelat merah akan baik dan dapat pinjam ke perbankan supaya mereka bisa ekspansi.
"Jadi kita berjanji catatan dari DPR atas privatisasi ini akan dilaksanakan betul. Kita akan jaga supaya BUMN tidak aneh-aneh menggunakan PMN," dia menjelaskan.
Selain itu, kata Darmin, pemerintah sedang memeringkat proyek infrastruktur menarik yang bisa dibiayai dari dana repatriasi program pengampunan pajak (tax amnesty) sampai Desember ini.
"Kita akan tawarkan proyek yang bisa didanai pihak swasta, seperti proyek infrastruktur Umbulan dan Palapa Ring di mana pemerintah tidak keluar uang sama sekali, tapi swasta yang investasi, nanti kita cicil misalnya sampai 15 tahun lunas, baru proyek diambil," paparnya.
Namun Darmin sadar sumber daya manusia di Indonesia sangat lemah kompetensinya. Pemerintah sedang bekerjasama dengan Jerman dan Jepang untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasional besar-besaran. Pelaksanaannya akan seiring dengan pembangunan proyek 35 ribu Megawatt (Mw) transmisi dan listrik.
"Kita siapkan sertifikasi tanah rakyat besar-besaran, perbanyak juru ukur sehingga tidak bergantung pada juru ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang jumlahnya terbatas. Kita mau bikin ahli ukur bukan science, target 9-10 bulan dan kita sudah duduk dengan Kadin dan Asosiasi untuk bikin standar kompetensinya, tanpa itu kita tidak akan bisa kemana-mana," cetus Darmin.(Fik/Nrm)
