Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Pembiayaan Perumahan tengah menyusun program bantuan pembiayaan rumah bagi para pekerja informal. Rencananya, program ini mulai diuji coba pada tahun depan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus mengatakan, selama ini para pekerja informal mengalami kesulitan dalam pengurusan kredit kepemilikan rumah (KPR). Salah satu sebabnya yaitu tidak adanya kepastian soal pendapatan yang diterima per bulan.
"Salah satu tantangan yang dihadapi perbankan untuk pekerja informal kan mereka tidak nggak tahu informasi berapa sebenarnya penghasilan dia. (Penghasilan) itu estimasi. Pekerja informal itu kan mereka tidak ada surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh sebuah institusi," ujar dia di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (7/10/2016).
Baca Juga
Advertisement
Agar perbankan mengetahui setidaknya pola pendapatan yang diterima oleh pekerja informal dalam sebulan, lanjut dia, maka para pekerja tersebut harus memiliki tabungan terlebih dahulu. Dari tabungan tersebut nanti akan terlihat kemampuan bayar dari pekerja informal ini.
"Makanya untuk pekerja informal ini supaya mereka menabung dulu. Dengan dia menabung dari situ bisa dianalisa income-nya rata-rata misalnya Rp 3 juta atau Rp 4 juta. Dari pola itu nanti kelihatan berapa kemampuan setiap bulan," kata dia.
Maurin mengungkapkan sebagai pilot project, akan ada sekitar 5.000 rumah yang akan disiapkan untuk program ini. Sejumlah kabupaten juga telah menyatakan dukungannya terhadap program ini.
"Tahun depan baru pilot project, sekitar 5.000 rumah. Ini sudah ada beberapa kabupaten yang siap. Tapi kita juga minta komitmen supaya pemda-pemda ini berikan kemudahan. Komitmen mereka utk menolong pekerja informal," ujar dia. (Dny/Ahm)
