Liputan6.com, Jakarta - Keinginan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk mengembalikan hak politik prajurit ditentang sejumlah anggota DPR. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai belum waktunya bagi TNI untuk meminta hak politik.
"Belum waktunya sekarang. Mungkin 10 atau berapa tahun kemudian. Kalau mungkin sih ya, sebenernya mungkin saja. Tapi kita sudah pernah pengalaman di republik ini karena ketika TNI terlibat politik praktis, ada ketidakberesan. Karena dia tugas utamanya menjaga rakyat dan membela kedaulatan," ungkap Jazuli di Jakarta, Jumat (7/10/2016).
Advertisement
Dia pun mengungkapkan kekhawatirannya jika TNI dibebani politik praktis. Dia khawatir tugas utama TNI bisa terganggu. Kalau TNI mau terjun ke politik, alangkah lebih baik ketika orang tersebut sudah tidak aktif.
"Kalau mereka mau terjun ke politik, sudah tidak aktif, kan terbuka. Seperti Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), silakan saja, tidak dilarang. Kenapa saat aktif dilarang, supaya tidak conflict of interest. Contoh Anda TNI, pilih A, TNI yang lain pilih B, pilih dukungan berbeda, apa yang terjadi?" papar Jazuli.
Anggota Komisi I DPR ini menuturkan posisi TNI lebih baik seperti sekarang. Jika tingkat demokrasi dan pendidikan masyarakat sudah bagus, bisa saja TNI terlibat politik praktis.
"Saat ini TNI harus lebih fokus mereformasi dirinya, bagaimana bisa dekat dengan rakyat, harus selalu dekat," ucap Jazuli.
"Saya kira kita harus kembalikan TNI pada tupoksinya. TNI justru harus jaga warga," kata Jazuli.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap suatu saat TNI memiliki hak politik seperti masyarakat sipil. Namun dia mengakui anggotanya belum siap diberi hak tersebut saat ini.
"Saya katakan, kalau TNI (tidak bisa memilih) seperti warga asing saja, tapi saya paham karena kami organisasi yang punya senjata," ucap Gatot.
