Presiden Kolombia Raih Nobel Perdamaian

Presiden Kolombia Juan Manuel Santos dianugerahi Nobel Perdamaian 2016 atas upayanya mengakhiri konflik 52 tahun dengan FARC.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 07 Okt 2016, 17:34 WIB
Presiden Kolombia Juan Manuel Santos dianugerahi Nobel Perdamaian (Reuters)

Liputan6.com, Bogota - Presiden Kolombia, Juan Manuel Santos menerima Nobel Perdamaian atas usahanya mengakhiri konflik dengan kelompok pemberontak sayap kiri, FARC. Perseteruan tersebut telah berlangsung selama 52 tahun.

Seperti dilansir BBC, Jumat (7/10/2016), Komite Nobel di Norwegia memuji Presiden Santos karena berhasil melahirkan perjanjian damai dengan FARC. Penandatanganan tersebut terjadi pada September 2016 setelah melalui perundingan selama empat tahun.

Meski pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan FARC, namun dalam sebuah referendum sekitar 50,2 persen rakyat Kolombia memutuskan untuk menolak berdamai.

Terlepas dari apapun hasil jajak pendapat, Santos bersumpah akan melanjutkan pembicaraan dengan pihak pemberontak.

Para perunding pemerintah Kolombia saat ini dilaporkan telah kembali ke Havana, Kuba untuk melanjutkan negosiasi dengan pemimpin FARC.

Konflik pemerintah Kolombia dan FARC dilaporkan telah menewaskan sekitar 260 ribu orang. Lebih dari 6 juta orang lainnya terpaksa mengungsi.

"Komite Nobel Norwegia telah memutuskan memberikan Nobel Perdamaian 2016 kepada Presiden Kolombia, Juan Manuel Santos atas upaya sungguh-sungguhnya untuk mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun di negara itu," ujar Ketua Komite Nobel, Kaci Kullmann Five.

"Penghargaan ini juga harus dilihat sebagai apresiasi terhadap rakyat Kolombia," tegasnya.

Presiden Santos yang pertama kali terpilih pada 2010 kemudian terpilih untuk kedua kalinya pada 2014 lalu pernah menjabat sebagai menteri pertahanan pada periode 2006 -2009.

Upaya damai yang ditempuhnya tidak mudah. Ia dikritik sejumlah pihak termasuk oleh mantan presiden Alvaro Uribe. Menurut Uribe, perundingan dengan bergulir FARC terlalu lunak.

Berdasarkan pembicaraan kedua pihak disepakati bahwa akan dibentuk pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan yang terjadi selama konflik. Mereka yang mengakui kejahatan yang dilakukannya akan mendapat hukuman yang lebih ringan dan terhindar dari kurungan penjara.

FARC juga akan mendapat 10 kursi di Kongres Kolombia dalam pemilu 2018 dan 2022.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya