Liputan6.com, Jakarta - Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tidak nyaman bila karier politiknya terus dikait-kaitkan dengan dorongan dari ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menegaskan, keputusan maju dalam ajang Pilkada DKI 2017 semata-mata adalah keputusan pribadi.
"Kalau dibilang dinasti politik, pertama-tama kita ngerti dulu makna dinasti. Dinasti itu kerajaan yang diberikan turun-temurun tanpa meminta persetujuan khalayak dan dengan sendirinya mendapat kekuasaan. Ini tidak, saya sekali lagi mengikuti proses," kata Agus di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 9 Oktober 2016.
Advertisement
Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama, termasuk maju untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. "Yang penting, setiap pemimpin siapa pun itu, memiliki tujuan yang baik ketika akan memimpin masyarakatnya," ia menambahkan.
"Kenapa harus disalahkan ketika seorang warga negara yang juga ingin memiliki hak dan kewajiban yang sama. Apakah karena anak seorang mantan presiden kemudian tidak memiliki hak yang serupa," ucap Agus.
Namun, Agus tidak memungkiri bahwa dia tidak memiliki pengalaman di bidang politik, karena selama ini ia berprofesi sebagai prajurit TNI. Kendati demikian, dia menilai untuk maju sebagai pemimpin tak harus memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang politik saja.
"Kalau dianggap tidak punya pengalaman di politik, itu betul," kata Agus.
Agus mengaku bersyukur pernah merasakan berkarier di dunia militer. Sebab menurut dia, selama 16 tahun menjadi tentara dia terus diberikan ilmu, terutama tentang kepemimpinan.
"Tapi prinsip kepemimpinan di militer itu sifatnya universal dan sangat bisa dibawa atau diaplikasikan di dunia. Terutama di bidang saya yang baru yaitu politik," ujar Agus.
Agus Harimurti Yudhoyono memutuskan mundur dari karier militernya untuk maju dalam ajang Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Bersama dengan Sylviana Murni, Agus didukung oleh empat partai politik, yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
