Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 390 miliar untuk membangun lebih dari 5.000 unit rumah bagi anggota TNI/Polri di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.
"Ada alokasi anggaran di Kementerian PUPR sebesar Rp 390 miliar di 2017. Untuk bangun 5.000-an unit hunian TNI/Polri di luar Rumah Khusus (Rusus)," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/10/2016).
Basuki menerangkan, saat ini sedang dibahas mengenai perubahan alokasi anggaran rumah TNI/Polri. Apakah tetap dikerjakan oleh Kementerian PUPR atau dikembalikan kepada masing-masing TNI atau Polri. Untuk Rusus TNI/Polri di perbatasan masih digarap Kementerian PUPR.
Sayangnya rapat kerja yang akan memutuskan hal tersebut antara pemerintah dan Komisi I DPR harus ditunda lantaran Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati tidak hadir. Alasannya masih berada di pertemuan tahunan IMF-World Bank, Washington DC, Amerika Serikat.
Baca Juga
Advertisement
"Menurut Dirjen Anggaran, mau dipindahkan anggarannya ke TNI atau Polri, mau dikerjakan mereka sendiri. Kami sih silakan saja, tidak ada masalah, wong sama-sama ngerjain. Kayak Asian Games, semestinya Menpora, tapi ditugaskan ke PUPR, ya kami kerjakan," ujar dia.
Basuki menuturkan, Kementerian PUPR sudah membangun belasan ribu unit hunian bagi anggota TNI/Polri sejak 2010. Rinciannya, sebanyak 146 unit hunian dibangun pada periode 2010-2014 dan bertambah sebanyak 11.216 unit hunian bagi anggota TNI/Polri di periode 2014-2016.
"Di RAPBN 2017, pagu anggaran kami masih Rp 105,6 triliun atau naik setelah penghematan di APBN-P 2016 sebesar Rp 97 triliun. Fokusnya masih meneruskan konektivitas, ketahanan pangan, air minum, sanitasi, dan perumahan. Untuk anggaran perumahan saja Rp 9 triliun," kata Basuki. (Fik/Ahm)
