Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sedang mencari cara untuk menurunkan harga gas pada konsumen. Salah satu pilihannya adalah mengurangi bagian negara dari proses jual beli gas dari mulut sumur gas.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres) Sofyan Wanandi mengatakan, proses perhitungan pemangkasan bagian negara dari kegiatan jual beli gas harus matang, agar negara tidak mengalami kerugian. "Ya itu dicarikan kompromi supaya juga tidak rugi," kata Sofyan, di Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Sofyan menuturkan, penurunan harga gas di bawah US$ 6 per MMBTU seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak harus dilakukan sekaligus, tetapi dilakukan dengan bertahap. Penurunannya pun tak harus dilakukan tahun depan.
"Jadi harganya itu US$ 6 bertahap. Dan belum tentu mesti tahun ini juga," ucap dia.
Baca Juga
Advertisement
Sofyan mengatakan, harga gas memang harus diturunkan, mengikuti harga di pasar internasional. Namun, metode dan besaran penurunan harus dikaji dengan detail.
"Ya itu hitung-hitungan, masalahnya ini harga gas itu yang investornya jauh-jauh logistiknya. Kalau harganya depresiasi, ya kita mesti ikuti turun. Kita harus lihat cost," tuturSofyan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menyebutkan pilihan untuk menekan harga gas di tingkat konsumen adalah melakukan efisiensi pada usaha hulu, dengan memangkas biaya operasi, dan bagian negara.
Sementara pada sisi penyaluran sedang dikaji penetapan formula harga gas baru, dan penertiban penjual gas berlapis.
"Itu sedang kita kalkulasi, kita bahas bersama. Opsi-opsi itu mesti kita hitung. Bisa nurunin," tutur Wiratmaja. (Pew/Ahm)
