Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo bergegas menuju kantor Kementerian Perhubungan. Wajahnya serius. Meski di sampingnya ada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, keduanya tak banyak berbincang.
Jokowi dan Tito meninggalkan Istana Kepresidenan tak lama setelah rapat soal reformasi hukum bubar. Keduanya langsung meluncur ke kantor Kementerian Perhubungan, yang lokasinya tak jauh dari Istana.
Advertisement
"Baru saja, sudah kejadian seperti ini," kata Jokowi setelah tiba di kantor Kemenhub, Selasa 11 Oktober 2016 sore.
Yang dimaksudkan Jokowi adalah peluncuran Operasi Pemberantasan Pungli (OPP), yang langsung disambut dengan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) di Kemenhub.
Jokowi memang baru saja meluncurkan OPP. Selang berapa menit, dia mendapat laporan dari Kapolri ada OTT pungli di Kemenhub.
Satgas gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah sejumlah ruangan di lantai 6 dan 12 Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa sore. Penggeledahan ini terkait adanya pungli.
Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengatakan, lantai 6 adalah perhubungan darat, sementara lantai 12 adalah perhubungan laut. "Sekarang lagi digeledah yang lantai 6 dan 12," ujar Iriawan di Kantor Kemenhub.
Pungli Berjamaah
Dalam penggeledahan ini, satgas gabungan berhasil menangkap tangan enam pegawai Kemenhub yang melakukan pungli senilai Rp 34 juta di lantai 6, dan Rp 61 juta di lantai 12.
"OTT di lantai 6, ada 152 pelayanan di loket Direktorat Laut. Dari situ kita kembangkan ada aliran dana ke lantai 12 ke ruang Kasi, Kasudin," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono.
Enam orang tersebut terdiri atas dua PNS yang merupakan staf Kemenhub golongan 2D, satu orang dari pihak swasta, dan tiga orang tenaga honorer.
"Barbuk (barang bukti) Rp 34 juta lantai 6 langsung dari tangan petugas dan calo. Lantai 12 ada Rp 61 juta tunai, tabungan Rp 1 miliar," ucap Awi.
"Uang mengalir ke Kasi dan Kasudin. Inisial AR, AD, D, T, N, M. Uang yang kita tangkap tertulis uang untuk siapa untuk siapa," ucap Awi.
OTT kali ini merupakan hasil penelusuran satgas selama satu bulan, yang berasal dari laporan masyarakat.
"Ada PT KSM 4 urus izin buku pelaut, PT SBI Kelautan urus stempel buku pelaut, ada 35 siswa harusnya selesai online," ujar Awi
Menurut Kapolri Tito, OTT ini terkait dengan pungli perizinan. "Pungli mengenai perizinan kapal, menyangkut nelayan dan lain-lain," kata Tito yang datang ke lokasi bersama Jokowi.
"Ada barang buktinya," lanjut Tito.
Tangkap dan Pecat
Terkait OTT ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, sejak dilantik dia telah menekankan kepada jajarannya agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Dia juga menekankan agar tidak ada praktik pungli di lembaganya.
"Satu bulan menjabat sebagai Menhub, saya mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian, khususnya di bidang pelayanan perizinan," ujar Budi Karya dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Budi pun meminta aparat kepolisian berperan aktif dalam kasus dugaan pungli perizinan ini. "Kami menemukan fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke pihak Kepolisian, untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat dan terjadi operasi tangkap tangan di unit perizinan," tutur dia.
Sebagai orang yang paling bertanggung jawab di Kemenhub, Budi mengapresiasi atas respons cepat polisi dengan melakukan OTT di kantornya. Ia berharap, terbongkarnya kasus tersebut memberi efek jera pada oknum-oknum yang bermain.
"Saya meminta kepada seluruh jajaran Kemenhub untuk segera menghentikan praktik KKN di semua tingkatan, dan menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritas," ujar Budi.
Presiden Jokowi sendiri geram dengan kejadian ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini langsung memerintahkan Menteri PAN-RB Asman Abnur untuk memecat pihak-pihak yang diduga terlibat.
"Saya perintahkan Menpan, tangkap dan langsung pecat," tegas Jokowi. Ia juga menegaskan kepada seluruh kementerian atau lembaga agar menghentikan praktik pungli.
"Saya perlu peringatkan seluruh lembaga, seluruh instansi mulai sekarang ini, mulai setop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada masyarakat. Setop, hentikan," Jokowi menegaskan.
Kapolri Melapor
Terkait kedatangan Jokowi ke lokasi OTT pungli, di mana jumlah uang yang berhasil disita terbilang sedikit bila dibandingkan dengan hasil tangkapan KPK, juru bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan, kedatangan Presiden ke lokasi bukan dalam konteks OTT.
Namun, Presiden ingin menegaskan harus ada perbaikan pelayanan publik yang dimulai dari pemberantasan pungli.
"Sebenarnya Presiden dalam konteks ini bukan melihat OTT-nya, tapi berangkat dari perbaikan pelayanan publik," kata Johan Budi.
Disebutkan, Jokowi kerap mendapat laporan dari masyarakat terkait pungli dalam pengurusan berbagai izin di kementerian/lembaga. Setelah rapat terbatas tentang pembahasan reformasi hukum, Presiden mendapat laporan ada penggeledahan terkait pungli izin di Kementerian Perhubungan.
"Tadi kebetulan selesai rapat terbatas yang membahas reformasi bidang hukum, Presiden mendapat laporan dari Kapolri bahwa telah terjadi penangkapan pelaku pungli dalam pengurusan izin di Kemenhub. Lalu Presiden melihat secara langsung ke TKP," jelas Johan.
Dengan begitu, ucap Johan, kehadiran Jokowi dalam kasus pungli kali ini bukan soal siapa yang tengah menjalankan operasi, siapa tersangka, atau berapa jumlah uang yang berhasil disita. Lebih dari itu, kedatangan Jokowi ke tempat OTT untuk menegaskan perbaikan pelayanan publik sudah dimulai.
"Jadi konteksnya adalah soal perbaikan pelayanan publik. Salah satu fokus yang dilakukan dalam reformasi hukum adalah menghilangkan pungli dan suap," kata Johan.
