Liputan6.com, Jakarta - Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebesar Rp 3,8 juta. Hal ini akan disuarakan dalam aksi di depan Balai Kota Jakarta pada hari ini.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, jika Pemprov DKI tidak mengabulkan tuntutan tersebut, buruh akan menggelar aksi lanjutan yaitu berupa mogok massal.
"Kalau mereka tidak mendengar aspirasi kami, kami akan melakukan gerakan masif. Kami akan imbau kepada buruh untuk melakukan mogok massal," ujar dia kepada Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Rabu (12/10/2016).
Baca Juga
Advertisement
Mirah menjelaskan, aksi mogok tersebut akan dilakukan di sejumlah kawasan industri, jalan tol, pelabuhan, hingga bandara. Tujuan dari aksi ini adalah untuk melumpuhkan kegiatan ekonomi dan bisnis di Ibu Kota.
"Kita akan menutup KBN (Kawasan Berikat Nusantara), pelabuhan, bandara dan jalan tol. Kita punya anggota buruh di sana. Yang akan turun mungkin sekitar 20 ribuan, di pelabuhan dan KBN itu sudah 10 ribu lebih," jelas dia.
Mirah mengungkapkan, jika aksi mogok ini sampai terjadi, yang rugi adalah Pemprov DKI. Sebab, kegiatan ekonomi dan bisnis di Jakarta akan berhenti. Hal tersebut akan merusak citra Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia.
"Ini bukan ancaman, ini peringatan bagi Gubernur DKI. Sebab kalau tidak, dia yang akan rugi karena nanti ini akan lumpuhkan seluruh sektor yang ada di DKI," tandas dia. (Dny/Gdn)
