Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Roslan P Roslani mengakui saat ini masih banyak oknum-oknum pegawai pemerintahan yang melakukan tindak pungutan liar (pungli).
Hal ini diuangkapkan Rosan menanggapi aksi tangkap tangan pihak Kepolisian soal pungli di Kementerian Perhubungan kemarin.
Advertisement
"Masih banyak pungli di mana-mana. Pungli itu terjadi karena kita ketemu orang," kata Rosan di JIExpo, Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Untuk itu, dirinya meminta kepada pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap aktivitas pelayanan publik yang ada di instansi masing-masing.
Tidak hanya itu, dirinya mengusulkan untuk seluruh sistem perizinan atau apa saja yang berpotensi adanya pungli, agar menerapkan sistem online. Saat ini menurutnya penerapan tersebut belum maksimal.
Menurut Rosan, terjadinya pungli selain karena seringnya aksi tatap muka juga karena birokrasi yang berbelit-belit. "Kalau kita ngeliatnya gini, semakin panjang urusan perizinan, semakin banyak potensi korupsi," papar Rosan.
Dengan langsung terjunnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam menindak pungli tersebut, dia berharap pemberantasan tidak hanya terhenti di Kementerian Perhubungan. Pungli di seluruh pemerintahan termasuk Polri sendiri dinilai harus diberantas. (Yas)
