Liputan6.com, Yogyakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo minta maaf karena masih ada pungutan liar saat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta lahir, dan sebagainya di daerah.
"Kami juga mengoreksi ombudsman, pungli banyak di daerah mengurus akta lahir, KTP, dan sebagainya, harusnya ombudsman detail menyebutkan di daerah mana, banyak itu tidak jelas," ujar Tjahjo di Yogyakarta, Rabu 12 Oktober 2016 malam.
Advertisement
Selain itu, Tjahjo juga mengakui perekaman KTP elektronik belum optimal di kecamatan. Seharusnya, kata Tjahjo kecamatan sudah bisa merekam e-KTP, namun masih kaget dengan target per hari dari pemerintah pusat yang mencapai 200 orang.
"Akibatnya antrean panjang terjadi," ucap Tjahjo.
Tjahjo mengatakan Kemendagri tengah berupaya agar seluruh penduduk memiliki e-KTP. Saat ini total penduduk di Indonesia sebanyak 254 juta sementara yang wajib memiliki e-KTP sebanyak 138 juta. Pada awal 2016, sebanyak 22 juta penduduk terdata belum merekam datanya dan per 12 Oktober 2016 sudah menyusut jadi 9 juta penduduk.
"Paling lambat 9 juta orang itu, pertengahan tahun depan sudah merekam," tutur Tjahjo.
