Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menolak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disalahkan soal raibnya dokumen hasil kerja tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis Kontras, Munir Said Thalib.
Hal itu disampaikan Benny menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Alexander Lay tang menyatakan berdasarkan pemberitaan media massa, laporan TPF kematian Munir itu dipegang oleh Presiden ke-6 RI, SBY.
Advertisement
"Jadi kalau mau tanya itu (hasil penyelidikan) ya minta saja sama Hendropriyono, dia Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) waktu itu," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016).
Wakil Ketua Komisi III DPR ini berujar, tak elok jika Pemerintahan Presiden Jokowi menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Hal tersebut menurut dia, secara tidak langsung telah menyalahkan pemerintahan SBY.
"Jangan suka menyalahkan pihak lain, cari dulu (dokumen TPF Munir)," ujar dia.
Untuk itu, Benny mengimbau agar pemerintahan saat ini tidak menyalahkan pihak mana pun soal hilangnya dokumen hasil TPF Munir.
