Liputan6.com, Jakarta - Maraknya pungutan liar (pungli) menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Pungli kerap terjadi dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat di berbagai lini.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengakui di wilayah kekuasaannya masih banyak titik rawan terjadinya pungli. Tak tanggung-tanggung, politikus PDIP itu menyebut ada 37 instansi di Jateng yang berpotensi terjadi pungli.
Advertisement
"Paling banyak yang potensial rawan (pungli di Jateng) itu ada 37 instansi," ujar Ganjar di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (14/10/2016).
Meski tak menyebut secara spesifik instansi mana, namun Ganjar tidak memungkiri jika masih banyak oknum PNS di lingkungan pemprov, pemkab, maupun pemkot di wilayah Jateng yang menarik pungli secara rutin ketika melayani masyarakat.
"Mereka itu dikasih setoran rutin. Itu yang menjadi persoalannya," kata Ganjar.
Ganjar tak menutup mata soal itu. Dia pun akan melakukan sejumlah tindak lanjut terhadap pungli terhadap seluruh jajaran anak buahnya di wilayah Jateng. Misalnya memberi sanksi sosial kepada anak buahnya.
"Waktu di SMA 1 Wonosobo dalam acara gubernur mengajar, ada yang usul, bagaimana kalau pejabat (di Jateng) yang korupsi diturunkan pangkat dan jabatannya jadi cleaning service. Itu saya setuju," kata dia.
Selain itu, lanjut Ganjar, saat ini pihaknya telah mendorong Samsat Polda Jateng menjadi pilot project antipungli. Samsat telah dijadikannya sebagai contoh instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi.
"Samsat (Jateng) itu saya jadikan pilot project. Saya jadikan contoh reformasi birokrasi untuk wilayah Jateng," ujar Ganjar.
