Liputan6.com, Semarang - Pemerintah menggencarkan pemberantasan praktik pungutan liar atau pungli. Terkait itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat perlu ada keteladanan dalam upaya pemberantasan berbagai praktik pungli di masyarakat.
"Pemberantasan pungli akan lebih efektif jika ada keteladanan pemimpinnya untuk perbaikan birokrasi, sehingga jajarannya mengikuti dan meniru perilaku pimpinan," ucap Gubernur Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (16/10/2016), seperti diwartakan Antara.
Menurut Ganjar, langkah awal untuk memberantas pungli harus bersumber terlebih dahulu dari pemimpin tertinggi di suatu daerah dengan tidak meminta setoran kepada jajaran di bawahnya.
"Pimpinan jangan minta setoran dan pimpinan di bawahnya juga jangan minta setoran. Sebab, praktik pungli ada karena budaya setoran masih muncul," ujar dia.
Baca Juga
Advertisement
Selain keteladanan pemimpin, mantan anggota DPR itu menyebutkan bahwa upaya pemberantasan pungli juga harus dilakukan dengan mengubah sistem dan memasukan alat yang dapat menghindari pertemuan langsung antara pembayar pajak dengan petugas.
"Pertemuan langsung tersebut berpotensi menimbulkan praktik pungli," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Ganjar menegaskan, dirinya akan langsung memecat jajarannya jika terbukti melakukan berbagai praktik pungli yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja, ia mengakui kesulitan memecat pegawai yang sudah terbukti pungli akibat sistem yang ada di birokrasi.
"Oleh karena itu, saya minta Kemenpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) untuk memberikan kemudahan bagi kepala daerah untuk memecat pegawainya," Gubernur Ganjar Pranowo memungkasi.
