Liputan6.com, Grobogan - Perang terhadap pungutan liar (pungli) gencar dilakukan setelah operasi tangkap tangan pungli di Kementerian Perhubungan, dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo. Inspeksi mendadak untuk memberantas pungli digelar di berbagai instansi di berbagai daerah.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Senin (17/10/2016), satu per satu laci di ruang cek fisik kendaraan di kantor Samsat Grobogan, diperiksa petugas Unit Propam bersama Kasat Lantas Polres Grobogan. Namun tak ada uang yang ditemukan.
Advertisement
Berpindah ruangan, di ruang BPKB petugas menemukan sejumlah uang di laci. Awalnya petugas menduga itu hasil pungutan liar. Namun setelah diperiksa, uang tersebut merupakan pungutan resmi untuk administrasi BPKB yang masuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak.
Sementara itu, Bupati Garut Rudy Gunawan bersama Inspektorat Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, juga menggelar sidak di sejumlah instansi, Senin siang, 17 Oktober 2016. Bupati meminta keterangan kepada pemohon layanan, seperti pemohon KTP. Dari pembicaraan itu diketahui pemohon KTP dimintai biaya Rp 50 ribu untuk pengiriman KTP.
Perang terhadap pungli gencar dilakukan setelah polisi menangkap tangan sejumlah pegawai Kemenhub, karena menerima suap terkait izin perkapalan.
Dalam operasi tangkap tangan ini, Presiden Joko Widodo datang langsung ke Kemenhub.
