Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah membangun ekonomi di wilayah pedesaan. Sebab, ke depannya wilayah ini diyakini akan menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Rosan saat berdialog dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Kantor Kadin Indonesia.
Dialog tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan pemerintah tentang langkah-langkah yang harus dilakukan kalangan dunia usaha dalam meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi.
“Pembangunan itu dimulai dari desa. Ini menjadi ujung tombak pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar dia di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Rosan, peningkatan alokasi dana desa setiap tahunnya mencerminkan keseriusan pemerintah untuk membangun negeri ini dari desa. Hal ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
“Besarnya dana desa yang diperoleh setiap desa dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, misalnya membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian kedaulatan pangan berskala lokal,” kata dia.
Pada 2015 pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20,76 triliun dengan pembagian rata-rata Rp 280,3 juta per desa. Alokasi dana ini meningkat pada 2016 menjadi R 46,98 triliun, di mana setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 643,6 juta.
Rencananya, pada 2017, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp 60 triliun. Kemudian pada 2018 dana desa sebesar Rp 103,79 triliun. Dan pada 2019, alokasi dana ini ditargetkan mencapai Rp 111,8 triliun dengan rata-rata per desa mendapatkan dana sebesar Rp 1,5 miliar.
“Mungkin selama ini banyak orang belum begitu mengetahui, aware bahwa dana yang dialihkan ke desa-desa jumlahnya sangat signifikan setiap tahun. Itu akan menjadi kekuatan sangat luar biasa, terutama dalam hal ketahanan pangan,” kata dia.
Namun demikian, dirinya optimistis, peningkatan alokasi dana desa akan memudahkan pemerintah desa untuk berkreasi menciptakan sentra usaha baru bagi terwujudnya kedaulatan pangan. “Apabila kita mempunyai suatu program, maka gagasannya dapat diimplementasikan di segala lini. Saya yakin itu,” tandas dia. (Dny/Gdn)
