Liputan6.com, Jakarta - Usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap dua tahun. Dalam perjalanannya, telah banyak program prioritas yang dikerjakan, termasuk memacu pembangunan infrastruktur, mengendalikan harga pangan, dan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga.
"Program Pak Jokowi bukan seperti membuat mie instan. Pak Jokowi tidak ada beban masa lalu, clear. Tugas beliau merencanakan program ke depan, menyongsong 100 tahun Indonesia," tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian PMK, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Menurutnya, selama 71 tahun Indonesia merdeka dengan permasalahan sandang, pangan, dan papan, masyarakat telah mampu menikmati sandang dari mulai yang paling murah sampai paling mahal. Sedangkan untuk perumahan dan pangan, diakui Tjahjo masih belum optimal.
"Tapi pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun akan selesai, mulai dari tol laut, pelabuhan, bandara, jalan kereta api, irigasi. Bahkan infrastruktur di sektor energi yang sudah terhambat 10 tahun terus dipacu," jelasnya.
Terbaru, kata Tjahjo, Presiden Jokowi akan menyamakan harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Timur yang selama ini menjual harga BBM super mahal.
"Harga BBM di Papua tadinya 10 kali lipat lebih mahal, nantinya semua sama di seluruh Indonesia. Jadi saya pikir dua tahun pemerintahan Jokowi, seluruh Kementerian/Lembaga tetap fokus pada program prioritas, potong jalur birokrasi dan pungutan liar," terangnya.
Di Kemendagri, lanjut Tjahjo, ada dua program, yakni ke dalam dan keluar. Ke dalam, sambungnya, Kemendagri berperan meningkatkan sumber daya manusia atau aparatur negara di pusat maupun daerah.
"Sedangkan ke luar, pelayanan harus makin maksimal ke masyarakat. Potong habis peraturan daerah, meniadakan segala pungutan, mulai dari e-KTP, akta kelahiran, dan pelayanan lainnya," tandasnya.
Mendagri: Wujudkan Program Jokowi Tak Seperti Bikin Mie Instan
Usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap dua tahun.
diperbarui 19 Okt 2016, 20:08 WIB Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Mardiono Beri Isyarat Maju Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar 2025
UNIQLO Gandeng Rama Dauhan Desain Bordir Khas Indonesia, Mi Ayam hingga Kaleng Kerupuk Jadi Inspirasi
Ketika Antropolog Amerika Berkunjung ke Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta
Inilah Golongan yang Diharamkan Melihat Rasulullah di Hari Kiamat, Siapa Mereka?
Survei Pilgub Riau: Elektabilitas Nasir-Wardan Unggul, Ditempel Ketat Wahid-SF Hariyanto dan Syamsuar-Mawardi
Mengurai Fakta dan Mitos Tanah Kesultanan Yogyakarta
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Minggu 17 November 2024
Kawanan Gajah Liar Serang Pemukiman di Perbatasan Tanggamus-Lampung Barat, 15 Rumah Rusak
Selvi Ananda Tampil Memesona Hadiri Bazar Amal, Skincare Nyeleneh yang Dibocorkan Gibran Rakabuming Kembali Diungkit
Terlibat Penyelundupan 8 Kg Ganja, Ini Pengakuan Dua Ojol Warga Jakbar yang Ditangkap Polisi
Jokowi Ikut Kampanye Luthfi-Taj Yasin di Banyumas, Bawaslu Bentuk Tim Usut Dugaan Pelanggaran
Doa Bisa Mengubah Takdir jadi Lebih Baik, Ini Bacaan Doa dan Amalan yang Diajurkan