Mendagri: Wujudkan Program Jokowi Tak Seperti Bikin Mie Instan

Usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap dua tahun.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 19 Okt 2016, 20:08 WIB
Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap dua tahun. Dalam perjalanannya, telah banyak program prioritas yang dikerjakan, termasuk memacu pembangunan infrastruktur, mengendalikan harga pangan, dan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga.

"Program Pak Jokowi bukan seperti membuat mie instan. Pak Jokowi tidak ada beban masa lalu, clear. Tugas beliau merencanakan program ke depan, menyongsong 100 tahun Indonesia," tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian PMK, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Menurutnya, selama 71 tahun Indonesia merdeka dengan permasalahan sandang, pangan, dan papan, masyarakat telah mampu menikmati sandang dari mulai yang paling murah sampai paling mahal. Sedangkan untuk perumahan dan pangan, diakui Tjahjo masih belum optimal.

"Tapi pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun akan selesai, mulai dari tol laut, pelabuhan, bandara, jalan kereta api, irigasi. Bahkan infrastruktur di sektor energi yang sudah terhambat 10 tahun terus dipacu," jelasnya.

Terbaru, kata Tjahjo, Presiden Jokowi akan menyamakan harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Timur yang selama ini menjual harga BBM super mahal.

"Harga BBM di Papua tadinya 10 kali lipat lebih mahal, nantinya semua sama di seluruh Indonesia. Jadi saya pikir dua tahun pemerintahan Jokowi, seluruh Kementerian/Lembaga tetap fokus pada program prioritas, potong jalur birokrasi dan pungutan liar," terangnya.

Di Kemendagri, lanjut Tjahjo, ada dua program, yakni ke dalam dan keluar. Ke dalam, sambungnya, Kemendagri berperan meningkatkan sumber daya manusia atau aparatur negara di pusat maupun daerah.

"Sedangkan ke luar, pelayanan harus makin maksimal ke masyarakat. Potong habis peraturan daerah, meniadakan segala pungutan, mulai dari e-KTP, akta kelahiran, dan pelayanan lainnya," tandasnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya