Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, selama dua tahun pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah banyak melakukan terobosan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Pengolahan Makanan dan Peternakan, Juan Permata Adoe, mengatakan, selama ini pemerintah telah melakukan penyederhanaan melalui sejumlah kebijakan yang dikeluarkan. Hasilnya pun dinilai memberikan dampak positif pada sektor usaha dan perekonomian secara lebih luas.
"Pemerintah Jokowi ada terobosan. Banyak hal yang kita anggap berbeda dari yang lainnya. Dalam dua tahun ini, setiap pengambilan keputusan itu semua ada shortcut, tapi ternyata positif hasilnya," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Baca Juga
Advertisement
Juan mencontohkan, pada sektor pangan, pemerintah berani mengeluarkan kebijakan impor daging kerbau dari India. Hal ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.
"Baru pertama kali dalam sejarah kita bisa impor daging kerbau dari India, nanti kita bisa impor sapi dari Brasil. Ini suatu terobosan, tapi infrastruktur hukumnya harus dibenahi. Itu contoh yang paling gampang," kata dia.
Namun demikian, ujar Juan, masih ada pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi oleh pemerintah. Salah satunya soal aturan turunan dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan. Sebab, ia menilai, selama ini masih sering sebuah kebijakan tidak bisa dieksekusi lantaran masih terbentur dengan aturan.
"Tapi yang harus dibenahi aturan-aturannya, baik di undang-undang (UU) maupun PP-nya (peraturan pemerintah). Pembenahan itu mestinya ada di Kumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan kementerian teknis. Sehingga kalau itu bisa dibuat semua pengusaha merasa informasinya lebih terbuka dan asing pun bakal gampang masuk," ungkap dia.
Selain itu, Juan berharap pemerintah lebih banyak melibatkan pengusaha dalam penyusunan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pengusaha selama ini.
"Tapi semua kebijakan yang diambil harus dibicarakan dengan pengusaha yang sudah ada di situ puluhan tahun. Komunikasi ini yang harus dibangun. Pemerintah Jokowi ini arahnya sudah jelas, dengan pragmatis dalam pengambilan keputusan, tetapi juga didukung perbaikan di infrastruktur struktur hukum kelembagaannya," ujar dia. (Dny/Ahm)
