Liputan6.com, Jakarta - Istri mendiang Aktivis HAM Munir Said Thalib Suciwati mendesak Presiden Joko Widodo segera membuka Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir.
Ia meminta Jokowi menjalankan keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) untuk segera mengungkap dokumen TIm Pencari Fakta Kasus Munir.
Advertisement
"Siapapun presidennya saya akan tagih terus, ini buat Jokowi adalah tes awal,dia hanya tinggal membacakan saja. Sebenarnya itu mudah, tapi malah dilimpahkan ke Jaksa Agung," ujar Suci di Markas Kontras, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2016.
"Yang harus mengumukan itu presiden bukan jaksa agung," sambung dia.
Menurut Suci, aksi lempar tangan Jokowi adalah kelalaian dan bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
"Respon istana menunjukkan kepanikan bahwa tidak bisa mengumumkan dokumen TPF Munir karena tidak menyimpan dokumen dimaksud, membela diri dan mengatakan dokumen TPF Munir seharusnya disimpan mantan Presiden SBY," papar Suci.
Meski tak memberi batas waktu secara pasti, Suciwati meminta dengan segera Presiden Jokowi bisa membuka dokumen dimaksud.
"Batas waktunya segera, jika mau dilihat sebagai presiden yang serius. Tidak seperti SBY bertele-tele. Kita sudah terlalu lama menunggu, 12 tahun semenjak kematian suami saya," tegas Suciwati.
Sementara, Wakil Kordinator Bidang Advokasi Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriani menegaskan Belum terungkapnya siapa pembunuh Munir merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
"Ini (Pengusutan kasus Munir) sebenernya apa? Janji kosong atau apa? Kami memilih kata ultimatum karena kami sangat kecewa pasca putusan KIP dikeluarkan seminggu lalu," beber Yati.
Kontras menyayangkan sikap pemerintah dari kasus Munir yang seperti pembelaan diri dan lempar tanggung jawab. "Yang keluar adalah sikap pembelaan diri dan melempar tanggung jawab dengan mengatakan tidak memiliki dokumen dimaksud," papar dia.
Kontras mencurigai bila pemerintah terus bersembunyi, "Ada upaya sembunyi tangan dengan dokumen diserahkan kepada Presiden SBY. Ada gagal paham di pemerintahan Jokowi," tegas Yati.
