Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku bersyukur diberi kesempatan untuk menata dan mengembalikan kejayaan laut Indonesia. Selama ini sumber daya laut RI selalu di curi oleh negara lain.
Untuk itu, selama dua tahun kepemimpinan dirinya selama ini, Susi memang fokus mengenai pemberantasan illegal fishing. Salah satu cara yang dilakukan dengan melarang kapal asing menangkap ikan dan melakukan moratorium izin kapal penangkap ikan.
Tak hanya itu, yang menjadi sorotan dunia Susi secara terang-terangan menenggelamkan kapal pencuri ikan yang berbendera asing tersebut. Dengan berbagai aksinya itu, bahkan susi menjadi wanita berpengaruh dalam industri maritim dunia.
Apa yang dicapainya itu, dikatakan Susi menjadi konsekuensi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjaga sumber daya laut yang sebenarnya menjadi hak bangsa Indonesia itu sendiri.
Baca Juga
Advertisement
"Tugas KKP itu menjaga ketersediaan sumber daya laut ikan tetap ada, banyak untuk ditangkap, dijual. Kesejahteraan nelayan meningkat, sumbangan ke PDB juga. Kalau 2 tahun ini saya sibuk tertibkan illegal fishing, memang selama ini sumber diambil asing," papar Susi Pudjiastuti di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Susi mengungkapkan sebagian besar negara yang memiliki luas lautan di dunia saat ini tengah mencari cara demi memenuhi kebutuhan gizi penduduknya dari hasil laut. Hal itu karena hasil laut di berbagai negara terus mengalami penurunan.
Namun, berbeda dengan Indonesia, dikatakan Susi, saat ini sumber daya laut Indonesia justru mengalami peningkatan. Hal inilah yang menjadi sasaran berbagai negara untuk bisa mengambil sumber daya yang dimiliki Indonesia.
"Mereka itu lihat ikan lewat satelit bisa. Dan perlu diketahui persediaan ikan Indonesia itu paling banyak di dunia, belahan dunia lain itu pengurangan sumber ikan itu ternyata lebih cepat 3 kali dari yang diperkirakan, contohnya saja Thailand," papar Susi Pudjiastuti.
Untuk itu, dengan melimpahnya sumber daya laut yang dimiliki Indonesia menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melindungi hal itu. Menurut Susi, hakekat, apa yang menjadi milik Indonesia harus bisa menyejahterakan masyarakat Indonesia. (Yas/Gdn)
