Liputan6.com, Jakarta - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah masuk dua tahun. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan catatan terpenting dari dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK adalah keberhasilan mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik sehingga terwujudnya stabilitas politik di dalam negeri.
"Stabilitas politik itulah yang menjadi modal dasar bagi pemerintahan Jokowi-JK bisa merealisasikan sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah hingga realisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang fenomenal itu," ungkap pria yang karib disapa Bamsoet ini di Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Advertisement
Tak hanya itu, Bamsoet menilai jika Jokowi-JK telah berhasil membangun politik pembangunan nasional yang berorientasi Indonesiasentris, tidak lagi Jawasentris. Dengan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris, kata Bamsoet, Presiden berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa.
"Itu sebabnya, pemerintah sekarang membangun ragam infrastruktur strategis di sejumlah daerah, mulai dari jalan bebas hambatan, jalur kereta api, pembangunan ketenagalistrikan, pelabuhan, bandara, hingga waduk atau bendungan. Saya melihat bahwa politik pembangunan Indonesiasentris merupakan upaya pemerintah memperkokoh fondasi dan ikatan NKRI, semua wilayah negara menikmati kue pembangunan," papar Bamsoet.
"Masih dalam konteks itu, pemerintah juga sedang coba mempraktikkan politik ekonomi baru, yakni satu kebijakan berlaku nasional. Semangat dan praktik politik ekonomi baru itu terlihat pada upaya Presiden menyeragamkan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga bensin di Jawa dan luar Jawa harus sama. Tidak boleh lagi ada perbedaan, seperti yang terjadi selama ini," sambung dia.
Bamsoet pun memberikan catatan kritis untuk pemerintahan Jokowi-JK. Catatan itu adalah keterlambatan kedua pemimpin menyentuh sektor hukum.
"Sebagaimana diketahui bersama, sektor hukum di dalam negeri ditandai dengan buruknya kualitas penegakan hukum. Praktis tidak ada institusi penegak hukum yang bersih dari masalah," ucap Bamsoet.
Menurut politikus Partai Golkar ini, Jokowi baru mulai memberi perhatian pada sektor hukum tepat pada tahun kedua periode pemerintahannya. Bamsoet menilai, presiden ingin merevitalisasi sektor hukum untuk mewujudkan kepastian dan efisiensi.
"Pembenahan di sektor hukum akan dimulai dengan program pemberantasan pungutan liar (Pungli). Masyarakat masih harus menunggu seberapa jauh keberhasilan Jokowi-JK membenahi sektor hukum," ujar dia.
"Pungli memang merugikan masyarakat. Tetapi, persoalan di sektor hukum bukan hanya pungli. Tidak kalah pentingnya adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kualitas penegakan hukum, dengan cara memerangi mafia kasus dan mafia peradilan," pungkas Bamsoet.
