DPR: Pemerintah Harus Awasi Ketat Program BBM Satu Harga

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha meminta pemerintah untuk mengawasi dengan ketat Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di seluruh Indonesia. Itu karena program ini rawan terjadi penyalahgunaan.

Satya mengatakan, ‎jika BBM satu harga di seluruh Indonesia berlaku maka harus disikapi semua pihak, termasuk aparat keamanan. Hal ini untuk menjaga agar BBM dengan harga yang sudah murah tersebut memang tepat digunakan bagi pihak yang berhak.

‎"Omongan Presiden tentang BBM satu harga harus disikapi seluruh pihak. Kita tidak ingin satu saat kita atur harga bagus volume tidak sampai (karena disalah gunakan)," kata dia di Jakarta, Minggu (23/10/2016).

Menurut Satya, murahnya harga BBM bisa dimanfaatkan oknum yang ingin mendapatkan keuntungan, dengan menimbun dan menjual ke konsumen yang tidak berhak menggunakan, seperti industri.

‎"BBM satu harga yang jadi masalah aspek hukum, ada disparitas harga, ada oknum penimbun,sehingga harga ditentukan supply demand,‎" tutur dia.

Dia melanjutkan, kondisi tersebut sempat terjadi ketika BBM masih mendapatkan subsidi. Meski BBM dipasok sesuai dengan kuota kebutuhan, tetapi masyarakat masih saja kekurangan, karena BBM  ditimbun kemudian dijual pihak‎ yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi tersebut.

"Kita temukan banyak penyeludup, suatu waktu gubernur se- Kalimantan datang ke Komisi VII minta tambahan kuota ditandatangani,tapi kami tau persis Pertamina diberikan sudah sesuai kuotanya. Kita memetakan, kami tahu itu untuk industri," tutup dia. (Pew/Nrm)