Liputan6.com, Jakarta - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir menekankan pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2017 diselenggarakan tanpa adanya perjokian.
"Kendala yang muncul setiap tahun selalu ada perjokian. Kami berharap pada tahun depan, tak ada lagi perjokian," ucap Menristek Dikti di Jakarta, Minggu, 23 Oktober 2016, seperti dilansir Antara.
Pada pelaksanaan SBMPTN tahun lalu, terungkap adanya praktik perjokian di Universitas Negeri Solo, Jawa Tengah dan Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
Menristek Dikti menjelaskan, perjokian pada hakikatnya adalah masalah moral. Menurut dia, sebaik apa pun sistem jika moral yang bermasalah, maka selalu akan ada celah untuk melakukan praktik tidak baik tersebut.
Baca Juga
Advertisement
"Untuk itu, kami minta pada pihak panitia untuk sebisa mungkin menimalisir perjokian itu. Entah nanti sistem diperketat ataupun bagaimana caranya," kata dia.
Adapun Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) Herry Suhardiyanto mengakui sistem perjokian masih ada. Untuk itu pihaknya menggelar konsolidasi jajaran panitia untuk menerapkan prosedur baku secara disiplin.
"Kami juga minta pada pihak panitia untuk segera menangkap, jika ada melihat ada hal-hal yang mencurigakan," kata Herry.
Herry mengimbau para peserta SBMPTN untuk tidak tergoda untuk menggunakan joki karena akan tertangkap.
Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan SBMPTN pada masa yang akan datang.
"Sistem pendaftaran juga lebih dan ketat, serta menyeleksi kembali jangan sampai peserta yang hadir tidak termasuk dalam database," kata Dwia.
Dwia menjelaskan, selama ini banyak perguruan tinggi negeri yang tidak berani mengungkapkan bahwa terjadi praktik perjokian di tempatnya.
"Banyak perguruan tinggi yang mendiamkan, kalau kami tidak. Kami juga memberikan penghargaan bagi yang berhasil membongkar perjokian," ujar Dwia.
Pihak Universitas Hasanuddin juga membentuk satuan tugas khusus untuk membongkar praktik perjokian pada setiap pelaksanaan SBMPTN.
