Liputan6.com, Jakarta Masalah pendidikan kedokteran yang harus pro rakyat juga akan dibahas oleh anggota IDI (Ikatan Dokter Indonesia) saat melakukan aksi damai pada peringatan Hari Dokter Nasional 2016.
Topik ini penting untuk dibahas karena IDI tidak ingin pendidikan kedokteran cenderung menjadi pendidikan yang mahal. Sehingga muncul kesan orang yang berasal dari kalangan bawah tidak bisa menjadi seorang dokter.
Advertisement
"Salah satu komponen dalam pelayanan kesehatan adalah dokter. Ini yang menjadi orientasi kami supaya ada intervensi (campur tangan) pemerintah bahwa pendidikan kedokteran pun bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat sehingga nanti dia bisa mengabdikan dirinya untuk masyarakat," kata Sekjen IDI, Dr Adib Khumaidi SpOT, yang ikut dalam aksi damai kepada Health Liputan6.com, Jakarta, Senin (24/10/2016).
Adib membenarkan bahwa pemerintah menyediakan subsidi untuk pendidikan kedokteran. Hanya saja semakin berkurang sehingga biaya untuk pendidikan kedokteran (baik itu pendidikan kedokteran dasar dokter umum maupun dokter spesialis) menjadi sangat mahal.
Tentu IDI tidak ingin dokter-dokter yang dihasilkan dari program pendidikan kedokteran adalah produk-produk dokter yang mahal. Sehingga orientasi sosial dan orientasi yang diharapkan dari nilai-nilai yang ditanamkan di dalam sumpah kedokteran menghilang.
"Sehingga kita ingin intervensi pemerintah bahwa pendidikan kedokteran harus pendidikan kedokteran yang bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat. Dan kemudian siap untuk ditugaskan ke seluruh pelosok wilayah di Indonesia," kata Adib menambahkan.
