Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDIP Said Abdullah mengatakan, meski mendapat tingkat kepuasan publik yang bagus, namun dua tahun pemerintahan Jokowi-JK ada kekurangan yang perlu dibenahi, yakni soal penegakan hukum.
"Dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK kita harus jujur tingkat kepuasan publik meningkat. Salah satu survei menyatakan 64 persen. Namun ada kekurangan, problem hukum paling rendah harus diakui," kata Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016).
Advertisement
Wakil Ketua Banggar DPR ini memandang, Jokowi sadar akan penanganan hukum yang masih rendah dengan terjun langsung saat mendapati pungutan liar atau pungli di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.
Hal tersebut menurut dia, komitmen Jokowi untuk terus meningkatkan penanganan hukum di Indonesia dari hulu hingga hilir.
"Insya Allah kasus di Kemenhub pelajaran semua, ini kita dorong terus komitmen Presiden untuk terus meningkatkan penanganan hukum dari hulu hingga ke hilir," ujar dia.
Dia menyatakan pihaknya berharap komitmen Jokowi untuk terus meningkatkan penegakan hukum didukung semua pihak agar hukum bisa ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Mudah-mudahan ke depan Presiden Jokowi jadikan hukum sebagai panglima," ujar Said.
