Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan tidak terima dengan disudutkannya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait dugaan hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib.
"Dari dulu sudah saya bilang kenapa kok susah cari dokumen aslinya, yang paling penting itu tindaklanjutinya dari rekomendasi itu. Kalau memang juga belum puas dengan tindak lanjut pemerintah SBY, silakan bikin TPF baru," ujar dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016).
Advertisement
"Kalau masih ngotot cari aslinya, kalau tak ada di istana ya minta saja mantan-mantan anggota tim TPF. Sekarang sudah terbuka di internet, keasliannya konfirmasi saja ke mantan anggota TPF," lanjut Syarif.
Anggota Komisi I DPR ini juga tidak menyoalkan dengan keinginan Jaksa Agung untuk bertemu SBY terkait hilangnya TPF Munir ini. Namun ia mengingatkan, Munir tewas bukan saat SBY menjadi Presiden RI selama 10 tahun.
"Kalau mau ketemu silakan saja tapi bukan dalam arti kata panggil. Intinya, kalau tidak puas, karena itu kejadiannya di era Megawati bukan era Pak SBY, Pak SBY kan yang punya inisiatif buat TPF," ujar dia.
Ia juga menyakini bahwa Ketua Umum Partai Demokrat ini tidak menyimpan dokumen TPF Munir. Sebab pada pemerintahan SBY, dokumen Munir sudah diserahkan kepada pemerintah.
"Tidak lah, buat apa dia pegang yang penting tindaklanjutinya. Saya tidak tahu katanya diserahkan ke pemerintah, waktu itu yang buat TPF Pak SBY diserahkan ke pemerintah, ya waktu itu pemerintah SBY. Mungkin karena proses administrasi surat menyurat mungkin di Sekneg atau Sekab. Cari aja di sana, gampang itu," terang Syarief.
