Ini Kata Ahok soal 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Program Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi ini menjadi pedoman bagi para kepala daerah ‎dalam pengembangan wilayahnya masing-masing.

oleh Septian Deny diperbarui 24 Okt 2016, 16:06 WIB
Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau yang kerap disapa Ahok, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ‎berjalan dengan baik. Hal ini tidak lepas dari peran kepala daerah yang bersinergi dengan visi dan misi Presiden Jokowi.

Dia mengatakan program Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi ini menjadi pedoman bagi para kepala daerah ‎dalam mengembangkan wilayahnya masing-masing.

Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan yang diterapkan pemerintah daerah mampu berjalan dengan baik.

"Ini bagus, kita kepala daerah harus mengikuti visi misa presiden terpilih, baru nyambung. Harusnya seperti itu, Nawacita kita ikuti," ujar dia di acara Rembuk Nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Menurut Ahok, selama era pemerintahan Jokowi, dirinya telah mengikuti visi dan misi yang dicanangkan pemerintah. Dengan demikian, tidak ada perbedaan tujuan antara pemerintah pusat dan daerah. "Kita sudah jalanin, dari sisi semua kita jalanin," kata dia.

‎Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani sebelumnya menyatakan, dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan koordinasi di internal pemerintah.

Masalah koordinasi ini membuat investasi dan sektor ekonomi Indonesia tidak bisa tumbuh secara optimal. ‎"Jadi memang perjalanan dua tahun ini tidak mudah karena kondisi ekonominya sedang melemah semuanya dan dari segi permasalahan yang ada di dalam koordinasi lumayan jadi masalah.‎ Permasalahan yang dihadapi pemerintah selain masalah global juga masalah koordinasi dalam birokrasi. Ini tantangan yang harus diselesaikan," tutur dia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya