Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan terus berupaya memberantas semua praktek pungutan liar (pungli) sektor transportasi. Saat ini, Kementerian Perhubungan sedang menyasar tempat-tempat yang rawan pungli khususnya di bidang pelayanan publik.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, jembatan timbang menjadi salah satu bagian pelayanan publik yang rawan dengan oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan.
Banyaknya kejadian pungli di Jembatan Timbang yang ditulis berbagai media menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan tempat yang seharusnya dapat berfungsi mengawasi tonase kendaraan besar agar tidak melebihi muatan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut hingga kini belum menyentuh akar permasalahan.
"Untuk menghilangkan pungutan liar di jembatan timbang opsi yang sangat terbuka adalah pengoperasian jembatan timbang diserahkan kepada institusi yang memiliki dedikasi dan kompeten yang didukung oleh sistem dan integritas," kata Menhub dalam keterangannya, Selasa (25/10/2016).
Baca Juga
Advertisement
Banyak dampak negatif yang ditimbulkan jika Jembatan Timbang tidak dikelola dengan baik, seperti kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan besar yang melebihi muatan, terjadinya kecelakaan pada kendaraan yang melebihi muatan, dan juga dapat membahayakan para pengemudi kendaraan yang berada di sekitar.
Pada ujungnya, kerusakan jalan dapat menghambat arus distribusi barang yang berdampak pada naiknya harga-harga barang.
Melihat permasalahan tersebut, Budi Karya berinisiatif untuk mengumpulkan para pemangku kepentingan dari berbagai unsur baik dari Pusat, Daerah, Legislatif dan pelaku usaha untuk berdiskusi dan merapatkan barisan untuk bersama-sama memberantas keberadaan pungli di Jembatan Timbang yang cukup meresahkan.
“Melalui diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan terobosan baru yang pada akhirnya dapat membuat suatu sistem yang baik untuk menghentikan praktek pungli tidak hanya di jembatan timbang tetapi juga di bagian-bagian lainnya yang rawan pungli,” tegas Budi Karya.
Kementerian Perhubungan akan menyiapkan langkah-langkah yang lebih strategis untuk menghilangkan praktik pungli. “Tidak dengan cara kasar. Tetapi secara sistemik untuk menghilangkan cara-cara praktek pungli demi terwujudnya transportasi nasional yang bersih, handal dan dicintai masyarakat,” ujarnya.
Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di tempat penimbangan kendaraan bermotor diantaranya merevisi regulasi, melakukan penataan kelembagaan dan organisasi, meningkatkan prasarananya, mengoptimalkan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Selain itu juga meningkatkan fungsi kontrol dengan sistem reward and punishment, serta berkoordinasi dan berkerjasama dengan stakholder terkait.
"Kami akan mencari siapa pihak yang tepat dan berkompeten untuk mengelola jembatan timbang. Apakah pemerintah pusat, pemda, atau melibatkan pihak ketiga seperti Surveyor, SPS dan lain-lain," ucap Budi Karya.
Pungli menjadi permasalahan serius yang dihadapi pemerintah karena terjadi di berbagai sektor, termasuk sektor transportasi Kejadian tertangkap tangannya pegawai internal Kemenhub di bagian perizinan yang diduga melakukan pungli menjadi momentum untuk melakukan introspeksi agar Kementerian Perhubungan menjadi institusi yang benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritas. (Yas/Gdn)
