Liputan6.com, Yogyakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku sudah mendengar ada pengangkatan rektor di universitas yang kurang transparan. Pihaknya akan menelusuri kebenaran informasi tersebut.
"Mohon maaf Pak Menristek Dikti (Muhammad Nasir), informasi itu sudah sampai kepada kami," ujar Agus.
Advertisement
Hal ini disampaikan Agus di sela menyampaikan pidato pembukaan seminar nasional Anti Corruption Summit (ACS) 2016 bertajuk Konsolidasi Gerakan Antikorupsi Berbasis Akademisi dan Kampus di Grha Sabha Pramana UGM, Selasa 25 Oktober 2016.
Ditemui usai acara pembukaan, Agus mengaku sudah ada beberapa kasus yang memiliki indikasi kecurangan yang berbau korupsi. Namun ia enggan menyebutkan modusnya secara pasti.
"Ada ke arah sana, jangan dibuka sekarang," ucap Agus.
Menurut Agus, hal ini termasuk dalam kewajiban KPK, yakni memonitor kampus soal pengangkatan rektor.
"Kami masih mau bertemu dengan Menristek Dikti untuk membenahi hal ini," kata Agus.
Terkait kegiatan ACS, ia menuturkan, sejak awal digelar pada 2005, sudah terbentuk 28 pusat kajian antikorupsi di berbagai universitas. Kondisi yang beragam, membuat Agus meminta kepada pemimpin PTN dan PTS untuk mengembangkan pusat kajian tersebut. Tidak hanya menjaga dan memelihara.
Ia mengungkapkan, ada laporan yang menyatakan orang-orang di pusat kajian antikorupsi kerap mendapat perlakuan diskriminatif dari kampus.
"Perguruan tinggi itu menjadi suatu jenjang dalam tahap pendidikan seseorang, sehingga tata kelolanya harus lebih baik untuk memberi bekal generasi mendatang," tutur Agus.
Saat ini, sudah ada empat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sedang dalam proses perbaikan pemilihan rektor. Sebab, pihak Menristek Dikti menemukan sejumlah kejanggalan, baik dari mulai penjaringan, bahkan hingga tahap pemilihan.
"Berkembang isu permasalahan pemilihan rektor di Universitas Negeri Manado (Unima), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Halu Oleo (UHO) dan Universitas Musamus Merauke (Unmus)," beber Menristek Dikti Muhammad Nasir.
