Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) terkait pembiayaan investasi non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jokowi melihat, APBN tidak cukup menanggung semua target pembangunan infrastruktur yang akan dibangun pemerintah.
"Kalau hanya tergantung APBN jangan terlalu berharap," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Dalam beberapa ratas, Jokowi sudah mengingatkan para menteri untuk membuka peluang investasi bagi swasta sehingga pencapaian program prioritas tidak harus mengandalkan APBN ataupun APBD semata.
Ada beberapa alternatif pembiayaan non anggaran pemerintah yang bisa dimaksimalkan. Sebut saja, dari swasta murni, BUMN, atau PBB dengan jaminan non anggaran pemerintah.
Baca Juga
Advertisement
"Kita memerlukan swasta untuk berpartisipasi menggerakkan roda ekonomi karena apapun loncatan APBN kita seperti yang kita lihat dalam dua tahun ini tidak mungkin untuk mengejar pembiayaan infrastruktur kita," kata Jokowi.
Anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi pembangunan infrastruktur mencapai Rp 4.900 triliun. Sedangkan, perkembangan APBN dalam lima tahun diperkirakan hanya mencapai Rp 1.500 triliun. Kekurangan itulah yang bisa dipenuhi dengan sumber dana non APBN.
"Berikan swasta kalau swasta mau masuk kerjakan. Kalau tak mau berikan ke BUMN atau BUMD dan kalau tidak mau kalau memang cara itung-itungan tidak sambung ya baru APBN atau APBD yang mengerjakan," ujar Jokowi.
