Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin para menteri membuka seluas-luasnya investasi kepada swasta yang ingin berperan dalam pembangunan infrastruktur prioritas. Sebab, sampai saat ini belum ada perkembangan berarti dari investasi non APBN itu.
Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dorongan dari semua pihak termasuk penyediaan fasilitas dan terobosan-terobosan yang membuat para investor tidak ragu masuk ke Indonesia.
"Jangan terjebak pada rutinitas jangan hanya bekerja bussines as usual dan koordinasi konsolidasi antar Kementerian atau lembaga menjadi faktor kunci," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Baca Juga
Advertisement
Swasta tentu membutuhkan gambaran proyek investasi yang akan dikerjakan pemerintah. Hanya saja, gambaran detil itu belum ada yang ada hanya sebatas lokasi yang akan dibangun.
"Dan jika tertarik juga dukungan untuk pengurusan izin, dukungan untuk menjamin kepastian usaha mereka juga harus di kawal dan diikuti kalau tidak lepas lagi," ujar Jokowi.
Selain ketersediaan modal, penyediaan lahan, ketersediaan listrik, dan berbagai infrastruktur penunjang lainnya juga harus diperhatikan. Belum lagi, program di berbagai kementerian juga bisa digerakkan menggunakan pola penyediaan dana non APBN.
"Saya melihat loncatan dalam dua kali dapat dikatakan belum. Padahal yang antre banyak. Dengan menggerakkan investasi inilah kami yakini pertumbuhan kita akan bisa naik," ujar Jokowi.
