Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus indikasi adanya permainan di level Kemenristekdikti dalam pengangkatan rektor di beberapa universitas di Indonesia. Salah satunya pembelian 35% suara menteri sebagai syarat pengangkatan rektor.
"Ya itu ada, salah satu yang kami dapatkan indikasi seperti itu," ujar wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam penutupan Anti Corruption Summit (ACS) 2016 di Sahid Rich Hotel Yogyakarta, Rabu petang, 26 Oktober 2016.
Advertisement
Ia menjelaskan, biasanya laporan itu didapatkan dari seseorang yang kalah dalam pemilihan rektor dengan selisih jumlah suara tidak signifikan. Meski demikian, ia tidak yakin jika semua kekalahan pemilihan rektor itu berkaitan dengan permainan uang.
Laode menilai ada potensi kerawanan dalam pengangkatan rektor dan setiap laporan yang masuk harus diverifikasi. Indikasi yang ditemukan antara lain di daerah Makassar, Sumatera, Kendari, dan beberapa kota lainnya.
"Ini laporan baru dalam kurun waktu 2016," ucap dia.
Meski begitu, dia mengaku sampai sekarang belum pernah melakukan kajian terkait pengangkatan rektor. Sebab hal itu dianggapnya tidak signifikan.
"Hanya saja seharusnya lembaga pendidikan tidak seperti itu," ujar Laode.
