Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana infrastruktur sebesar Rp 387,3 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Angka ini naik signifikan Rp 70,2 triliun dari realisasi APBN-Perubahan 2016 sebesar Rp 317,1 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, dibanding alokasi anggaran infrastruktur di RAPBN 2017 sebesar Rp 346,6 triliun, dana infrastruktur Rp 387,3 triliun pada APBN 2017 meningkat Rp 40,7 triliun.
Advertisement
"Alokasi anggaran infrastruktur ini disalurkan melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L), non K/L, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan ke FLPP, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan BLU LMAN," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/10/2016).
Terbaru, kata Sri Mulyani, pemerintah menyuntikkan modal ke BLU LMAN sebesar Rp 20 triliun di tahun depan atau naik Rp 4 triliun dari sebelumnya Rp 16 triliun di APBN-P 2016. Tujuannya untuk pembelian tanah dalam rangka membangun infrastruktur.
"Jadi anggaran infrastruktur Rp 387,3 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, menahan ekonomi Indonesia dari gejolak ekonomi global, serta memproteksi kelompok miskin," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo menambahkan, pemerintah daerah (pemda) harus mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 25 persen untuk pembangunan infrastruktur di daerahnya.
"Pemda harus mengalokasikan sekurang-kurangnya 25 persen APBD untuk infrastruktur daerah. Supaya inline dengan program pemerintah pusat, jadi APBD tidak cuma untuk belanja pegawai daerah," Mardiasmo menerangkan.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, anggaran infrastruktur Rp 387,3 triliun digunakan untuk membangun sejumlah proyek mulai dari jalan, jembatan, jalan kereta api sampai bandara, serta untuk perlindungan sosial.
"PMN Rp 7,2 triliun dapat menambah output karena masuk dalam belanja modal BUMN. Juga BLU LMAN akan mendukung dari sisi lahan dalam pembangunan proyek jalan tol," katanya.
Adapun proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi sasaran pemerintah di 2017:
1. Pembangunan jalan raya sepanjang 815 Kilometer (km)
2. Pembangunan jembatan 9.399 meter
3. Pembangunan tahap I dan lanjutan jalur kereta api sepanjang 550 km
4. Pembangunan pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi
5. Pembangunan baru atau lanjutan bandara di 13 bandara
Sedangkan untuk program perlindungan sosial, meliputi :
1. Program Keluarga Harapan (PKH) menjangkau 6 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS)
2. Penyaluran subsidi pangan beras untuk masyarakat sejahtera (rastra) 14,3 juta RTS penerima manfaat
3. Voucher bantuan pangan di 44 kota besar dengan target 1,2 RTS penerima manfaat
