Liputan6.com, Jakarta - Calon Ketua Umum PSSI, Pangkostrad Letnan Jenderal (Letjen) TNI Edy Rahmayadi punya pendapat sendiri soal pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tentang rangkap jabatan pemimpin federasi olahraga. Menurut Menpora, sebaiknya pejabat publik tidak merangkap jabatan sebagai pemimpin federasi olahraga. Ini terkait dengan kapasitas Edy sebagai salah satu kandidat dalam pemilihan ketua umum PSSI 2016-2020.
Menurut Edy, rangkap jabatan bukanlah sebuah masalah, sebab tak ada aturan yang melarangnya. Namun, Pangkostrad menghormati sudut pandang Menpora yang tidak ingin cabang olahraga diurus setengah hati.
Baca Juga
Advertisement
"Ini kan hanya imbauan. Di negara kita ini perlu hukum dan aturan yang jelas. Jadi jangan berdasarkan imbauan," ucap Pangkostrad Edy di Markas Divisi I Kostrad Cilodong, Depok, Jumat (28/10/2016) siang.
Dalam bursa pencalonan Ketum PSSI 2016-2020 ini, dua di antaranya merupakan sosok penting di pemerintahan. Selain Edy Rahmayadi, ada Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.
Pria 55 tahun tersebut juga menegaskan, dirinya berhak maju sebagai calon Ketum karena dalam Statuta PSSI tak ada larangan khusus militer aktif atau pensiunan militer ikut pemilihan. "Pasti ia melihat agar olahraga ini ditangani secara serius. Tetapi diatur oleh aturan. Regulasinya sudah ada. Kalau di bola di dalam statuta tidak melarangnya," ucap Edy.
Edy menambahkan, "Kita kan sudah punya ponsel dan kendaraan. Jadi dengan zaman sekarang kita bisa berkomunikasi kapan dan dimana saja. Itu saya kira sudah fulltime."
Dukungan Tambahan
Dalam kesempatan yang sama, jenderal bintang tiga ini juga menepis isu perpecahan di kelompok mayoritas pemilik suara atau voter yang mendukungnya di Kongres Pemilihan PSSI. Bahkan, Edy mengklaim kelompok yang menamai diri sebagai K-85 ini jumlahnya membengkak .
"Orang saja yang bilang pecah. Saat ini ada 100 kekuatan voter di K-85, kan tiap hari mereka sama saya," ujar Edy, yang sudah mendapat restu dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Sementara, terkait lokasi penyelenggaraan kongres juga masih belum jelas, Edy menyerahkannya kepada PSSI. Edy mengungkap, surat undangan kongres yang dia dia terima tidak mencantumkan nama tempat. "Itu wewenang PSSI untuk menentukan lokasi. Belum ada undangan resmi sejauh ini," ujar mantan Panglima Kodam I/Bukit Barisan itu.
Selain dengan Eddy Rumpoko, dalam pencalonan Ketum PSSI ini Edy juga harus bersaing dengan tujuh kandidat lainnya. Mereka adalah Jenderal (Purn) Moeldoko, Benhard Limbong, Djohar Arifin Husin, Toni Apriliani, Erwin Aksa, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Sarman El Hakim.
Advertisement
