Kunjungi Warga di Koja, Anies Sindir Ahok Tolak KIP

Anies Baswedan juga menyindir Ahok yang menolak Kartu Indonesia Pintar saat dia menjabat Gubernur DKI Jakarta.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 30 Okt 2016, 11:11 WIB
Anies Baswedan bersama warga Jalan Lontar Dalam, Koja, Jakarta Utara.

Liputan6.com, Jakarta - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi warga di Jalan Lontar Dalam, Koja, Jakarta Utara. Dalam orasi politiknya, Anies menyindir Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menolak Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Anies tiba di lokasi sekitar pukul 09.20 WIB. Anies yang mengenakan baju kemeja putih itu disambut dengan yel-yel dari warga yang didominasi para ibu-ibu.

Di lokasi itu hanya ada panggung kecil berukuran 3 x 1,5 meter, tidak ada satu pun kursi di sana. Warga bersama Anies sama-sama berdiri.

Seruan Salam Bersama berkumandang. Para warga langsung mengangkat tangan mereka seraya menunjukkan Salam Bersama.

Saat perwakilan warga menyampaikan sambutan, Anies sempat berbincang dengan para ibu yang mengelilinginya.

Anies kemudian naik ke panggung kecil untuk memberikan sambutan. Salah satu yang dibahas adalah masalah kelanjutan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang banyak dipertanyakan warga apabila gubernur berganti.

"Tadi saya tanya ibu-ibu pengen apa? KJP bukan hanya mau diteruskan tapi insya Allah kita tambahkan jumlahnya," kata Anies di lokasi, Minggu (30/10/2016).

Anies ingat betul masalah yang terjadi saat dirinya masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan mengurus program Kartu Indonesia Pintar. Saat itu, hanya DKI Jakarta saja yang menolak mencairkan dana KIP kepada warga.

"KIP sudah kami kirimkan kepada keluarga miskin di Jakarta tapi apa yang terjadi, gubernur Jakarta menolak KIP di Jakarta sehingga kita tidak menerima KIP," ujar Anies.

"Itu saya bicara kenyataan di lapangan. Satu-satunya provinsi yang menolak KIP adalah DKI," imbuh dia.

Anies berjanji saat menjadi Gubernur DKI Jakarta kelak, akan mengubah aturan yang menolak KIP. Bahkan, aturan akan dibuat agar KIP dan KJP bisa dikombinasikan.

"Bagi anak anak SMA minimal Rp 1 juta, SMP Rp 750 ribu, dan SD Rp 450 ribu. Selama ini uangnya ngendon di bank, sudah dikirim tapi tidak berani mencairkan karena kalau KIP dicairkan KJP-nya dicabut. Karena itu ke depan kami akan kombinasikan," jelas dia.

Seharusnya, pemerintah bisa membela rakyat kecil bukan malah membuat susah. Toh uang yang diberikan untuk anak-anak sekolah.

"Uang ini untuk belajar bukan untuk apa apa. Dan itu insya Allah program kami ke depan kami ingin mengubah cara kerja pemerintah," jelas Anies.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya