Djarot Jawab Sindiran Anies Baswedan soal Pemprov DKI Tolak KIP

Djarot menjelaskan, KIP sebenarnya bisa digunakan di sekolah yang ada di Jakarta.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 30 Okt 2016, 13:40 WIB
Cawagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan cap telapak tangan sebagai simbol komitmen deklarasi kampanye damai Pilgub 2017, Jakarta, Sabtu (29/10). (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil gubernur petahana DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang mengerti soal permasalahan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang dianggap tidak masuk Jakarta. Dia pun membantah KIP ditolak dan tidak masuk DKI.

"Mungkin Pak Anies yang belum mengerti bahwa kita sudah menggunakan program ini di beberapa tempat," tutur Djarot Saiful Hidayat di Festival Budaya Betawi Pecenongan, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016).

Djarot menjelaskan, KIP sebenarnya bisa digunakan di sekolah yang ada di Jakarta. Hanya saja, memang akhirnya dipakai oleh mereka yang bukan warga Ibu Kota.

"Oh gini, kalau masalah Kartu Indonesia Pintar, kan itu sudah kita bicarakan sebelumnya. KJP sama KIP. KIP masuk di Jakarta, tapi bagi warga yang tidak punya KTP Jakarta," terang dia.

Sementara untuk warga DKI, lanjut Djarot, pihaknya sempat memberikan pilihan kepada warga, apakah mau menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau KIP.

"Bagi yang memiliki KTP Jakarta disuruh milih, pilih mana? KJP atau KIP," ujar Djarot.

Dia pun menyatakan, hampir seluruh warga Jakarta lebih memilih untuk mendapatkan KJP. "Dan rata-rata, mereka memilih KJP. Kenapa? Karena nilainya jauh lebih besar dan bisa transfer ke rekening dia. Jadi ini maknanya," beber dia.

Mengenai alasan bahwa warga Jakarta pada akhirnya tidak menerima KIP, hal itu berdasarkan kebijakan pemerataan untuk hak setiap warga Indonesia. Pemprov DKI ingin warga Jakarta bisa adil dan memanfaatkan fasilitas yang memang diperuntukkan untuk mereka.

"Jangan sampai satu orang dapat double. Karena masih banyak yang belum dapat. Supaya lebih merata. Jakarta menerima kok KIP, tetapi bagi warga yang sekolah di sini, tapi bukan warga Jakarta. Misalnya, orang Bekasi, Tangerang, Depok, boleh," pungkas Djarot.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya