Siaga I di Pesta Demokrasi Ibu Kota

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, tidak akan segan-segan menindak pihak-pihak yang melakukan tindak pidana dalam gelaran aksi demo ormas Jumat, 4 November 2016.

"Tindakan tegas dilakukan kalau mengancam petugas dan masyarakat umum. Apalagi kalau kriminal dan mengancam nyawa masyarakat," tegas Tito di Monas, Jakarta, Minggu (30/10/2016).

Ia mengimbau agar masyarakat waspada saat menyuarakan pendapatnya nanti. Sebab bukan tidak mungkin ada pihak atau kelompok yang memanfaatkan kerumunan dan memprovokasi melakukan tindakan melawan hukum.

"Jangan sampai ada pihak yang mengambil kesempatan melakukan pidana," tambah Tito.

Ia juga menuturkan, sepanjang aksi demonstrasi berjalan damai dan tidak terprovokasi, pihaknya justru akan memfasilitasi dengan mengawal aksi demo sampai selesai. Malahan TIto mengaku sudah berkomunikasi dengan TNI agar masyarakat merasa jauh lebih aman.

"Yang akan demo kami komunikasi dengan baik (dengan berbagai pihak) lindungi Jakarta," kata mantan Kepala BNPT seraya menambahkan sebanyak 5.630 personel polisi disiagakan di 32 titik Ibu Kota.

Ribuan personel tersebut akan bersiaga dari bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, hingga beberapa objek vital lainnya.

Sementara dari Polda Metro Jaya, diperoleh informasi sebanyak 5.630 personel polisi disiagakan di 32 titik Ibu Kota. Ribuan personel tersebut akan ditempatkan di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, hingga beberapa objek vital lainnya.

Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Verdianto menyatakan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk aksi demonstrasi pada Jumat 4 November 2016, yang menuntut Gubernur Provinsi DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditangkap karena diduga melecehkan agama.

"Itu siaga saja, untuk berjaga-jaga," jelas Verdianto pada Liputan6.com.

Verdianto menegaskan, titik-titik yang diamankan masih rahasia. Jumlah personel pun di setiap titiknya beragam sesuai kebutuhan.

Setidaknya dari data yang diterima Liputan6.com, ada 56 kompi yang disiagakan. Sementara itu, ada 50 unit yang ditugaskan secara khusus. "Enggak, enggak segitu (5.630 personel) jumlahnya," kata Verdianto. Ia enggan menyebutkan jumlah pasti personel yang diterjunkan.

Sementara, beberapa hari jelang aksi 4 November, Kapolri menekankan agar masyarakat tidak begitu saja percaya dengan pesan berantai yang tersebar.

Terlebih soal isu rusuh demo Pilkada ataupun berbagai isu kecurangan jelang Pilkada 2017.

"Yang utama kami juga didukung TNI membuat rencana mengamankan agar masyarakat lebih terlindungi ya. Jangan terprovokasi medsos. Sekarang tertumpuk tumpuk ada (isu medsos) dugaan pidana terus ada Pilkada. Saya yakin masyarakat aman," ujar Tito di Lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu pagi.

Calon wakil  gubernur Djarot Saiful Hidayat ikut berkomentar mengenai demo 4 November. Ia beranggapan aksi tersebut merupakan hal biasa dan hak berdemokrasi warga. Hanya saja, dia mengharapkan agar unjuk rasa yang digelar tidak disetir oleh kepentingan pihak tertentu.

"Ini kita menghindari tindakan-tindakan anarkis, jangan sampai ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, mereka-mereka kelompok yang radikal," ujar Djarot usai blusukan di Jalan Merdeka Sari, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (30/10/2016).

Calon wakil gubernur petahana yang kembali mendampingi Ahok ini melanjutkan, demonstrasi yang dilakukan haruslah tetap menjaga persatuan dan tidak memuat pesan-pesan provokatif.

Tak jauh berbeda dengan Djarot, Agus Harimurti Yudhoyono, calon gubernur yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN itu berharap para pengunjuk rasa menjunjung tinggi kaidah hukum saat mengekspresikan aspirasinya.

"Ini adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum. Panglima di negara ini adalah hukum. Oleh karena itu, ada peluang bagi kita, semua rakyat Indonesia mengekspresikan harapan kita. Tentu harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum," ucap Agus di Jakarta.

Dia pun meminta agar demonstran tidak berbuat anarkistis yang dapat menimbulkan konflik antaranak bangsa.

"Saya harap untuk tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat anarkis, ataupun juga konflik antaranak bangsa," ungkap Agus.

Namun, dia menegaskan tanggapannya itu bukan bermaksud menolak ataupun mendukung aksi tersebut. "Bagi saya, tujuannya apa dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum," tutup Agus.

Kendati mengerahkan ribuan personel polisi dari berbagai daerah, namun Kadiv Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar mengatakan, kepolisian akan tetap mengedepankan cara pengamanan persuasif.

"Pendekatan dalam hal unjuk rasa adalah pelayanan pengamanan. Kita berpikir positif, jangan langsung berpikir bahwa pengunjuk rasa akan melakukan hal hal yang tidak baik. Tetapi kita tidak underestimate. Semua langkah itu dipersiapkan termasuk yang sifarnya kontigensi. Itupun dipersiapkan," papar dia.

"Yang terpenting saat unjuk rasa jika nanti tanggal 4 (November) dilaksanakan, kepolisian dalam hal ini wajib mengedepankan langkah persuasif. Dan memberikan jaminan bagi masyarakat yang lainnya yang tidak berunjuk rasa, dapat beraktivitas seperti biasa," sambung Boy.

Boy pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terhasut atau terprovokasi informasi yang belum jelas (hoax) serta menyesatkan. Masyarakat juga diimbau saling menjaga kebersamaan.

"Jaga bersama keutuhan bangsa kita, NKRI, kita wujudkan Pemilukada yang demokratis ya, yang tentunya berkaitan dengan hasil dari Pemilukada yang berkualitas nanti. Kami sangat berharap sekali semua elemen masyarakat, mari kita bersatu dalam kebersamaan," kata dia.

Sementara terkait adanya isu perintah tembak di tempat bagi para pendemo yang membuat onas di aksi 4 November, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan isu tersebut tidak lah benar.

"Enggak ada perintah tembak di tempat. Polri dilarang membawa senjata api saat pengamanan demo atau unjuk rasa, apalagi tembak di tempat," kata Awi di Mapolda Metro Jaya.

Perintah tembak di tempat itu sempat diucapkan Kapolda saat acara silaturahmi Pilkada di Mapolda pada Kamis lalu. Ia mengatakan pada seluruh Kapolres di lingkungan Polda Metro Jaya agar tak ragu-ragu menembak perusuh dan tukang onar saat Pilkada berlangsung.

"Mohon dicermati, berita berkembang ingin memperkeruh suasana, dan membuat keresahan di masyarakat. Berita dipelintir, provokasi dan lain-lain akan membuat suasana panas dan saling berhadapan (Polri dan Masyarakat)," terang Awi.

Dalam aturan perundang-undangan, demonstrasi adalah hak setiap warga negara Republik Indonesia. Apalagi, penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu ciri negara demokrasi.

Sementara itu, Awi menjelaskan, posisi aparat keamanan sebagai pelayan masyarakat, sehingga pelaksanaan demo diharapkan dapat berjalan tertib dan lancar.

Awi mengingatkan, masyarakat agar tak mudah menelan mentah-mentah informasi yang provokatif. Apalagi, beredar kabar di media sosial seperti grup-grup WhatsApp dan BBM yang menyebutkan bakal ada kerusuhan besar pada 4 November nanti.

"Ada pihak-pihak yang tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini. Mereka ingin agar  Indonesia seperti negara di Timur Tengah atau Irak atau paling tidak berulang seperti 98," Awi menandaskan.