Liputan6.com, Jakarta - Cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah pernyataan cagub DKI lainnya Anies Baswedan yang menyebut dirinya menolak penerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Jakarta. Ahok menegaskan ia tidak menolak penggunaan KIP di Jakarta. Namun ia menilai warga yang sudah menerima KJP tidak etis apabila juga menerima bantuan serupa seperti KIP.
Menurut Ahok, warga Jakarta yang kurang mampu bisa mendaftarkan diri agar mendapatkan Kartu Jakarta Pintar. Ahok pun menyebut KJP sudah dikaji Bank Dunia, untuk besaran rupiah yang diberikan kepada warga.
Advertisement
"Secara etika kamu enggak boleh ambil dua bantuan. Apalagi KJP sudah diriset oleh Bank Dunia untuk memenuhi kebutuhan," ujar Ahok di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (31/10/2016).
Ahok juga mengaku sudah melapor kepada presiden terkait kabar yang menyebut dia menolak KIP.
"Sebetulnya bukan menolak KIP. Saya sudah lapor presiden. Saya lapor presiden, sebaiknya Kemendikbud jangan malas cari data. Karena data yang paling lengkap, kan KJP. KJP kami sudah dinaikkan dari Rp 200 ribu ke Rp 650 ribu sebulan lho. Sedangkan KIP Rp 750 ribu," ucap Ahok.
"Yang menghitung kebutuhan KJP bukan saya loh, tapi itu ada yang menentukan. SMA butuh berapa, SMP berapa," tandas Ahok.
Anies Baswedan sebelumnya menyalahkan Ahok karena saat dirinya masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ahok memutuskan untuk menolak penggunaan KIP bagi warganya.
"Sayang sekali, waktu saya jadi menteri, KIP itu bisa di seluruh Indonesia, kecuali Jakarta. Kenapa, karena gubernurnya menolak. Kita mau bantu, enggak boleh," ujar Anies saat berkunjung ke kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
