Liputan6.com, Karo - Penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus diupayakan oleh pemerintah. Gunung Sinabung sejak erupsi pada Juni 2013 hingga sekarang belum ada tanda-tanda akan berakhir. Bahkan pada hari ini telah berlangsung sembilan kali luncuran awan panas guguran Gunung Sinabung.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, dampak yang ditimbulkan ribuan warga masih dalam pengungsian. Ada dua kelompok pengungsi, yaitu pengungsi yang harus relokasi dan masyarakat yang mengungsi sementara, yang akan kembali ke desa jika erupsi Sinabung sudah berakhir.
"Kunci utama penanganan pengungsi adalah adanya ketersediaan lahan. Saat ini lahan sulit diperoleh, sehingga proses relokasi berjalan lambat," ucap Sutopo, Selasa (1/11/2016).
Melihat kondisi seperti itu, lanjut Sutopo, penanganan pengungsi Sinabung dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, sebanyak 370 kepala keluarga (KK) dari 3 desa di radius 3 kilometer, yaitu Desa Bekerah, Simacem dan Sukameriah telah direlokasi di Siosar. Masyarakat telah menempati hunian tetap (huntap) lengkap dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
Baca Juga
Advertisement
"Di samping itu juga diberikan izin pinjam pakai lahan usaha tani dari Kementerian LHK seluas 0,5 hektare per KK selama 20 tahun. Selanjutnya akan dibantu livelihood melalui kegiatan sosial ekonomi menggunakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB telah mengajukan dan dalam proses di Kementerian Keuangan," ujar dia.
Kedua adalah relokasi mandiri sebanyak 1.903 KK, melalui dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2015. BNPB telah menganggarkan Rp 190,6 miliar sesuai pengajuan Bupati Karo yang tertuang dalam SK Bupati Karo. Dana tersebut telah ditransfer ke APBD Karo pada Desember 2015 untuk bantuan pembangunan hunian tetap (huntap) sebanyak 1.683 KK.
"Awalnya relokasi tahap kedua ini adalah 1.683 KK. Namun kemudian Pemda Karo mengusulkan tambahan sebanyak 221 KK, sehingga total 1.903 KK warga yang harus direlokasi tahap kedua," tutur Sutopo.
Ia menjelaskan, tambahan dana untuk relokasi 221 KK ini telah disampaikan ke Menteri Keuangan dan akan direalisasikan melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2016/2017. Selanjutnya akan diverifikasi atau divalidasi serta diperkuat melalui SK Bupati Karo.
Saat ini dilaporkan warga yang telah menentukan pilihan lokasi huntap untuk relokasi mandiri sebanyak 651 KK. Relokasi menggunakan pemberdayaan masyarakat. Sisanya sedang dalam proses pencarian lahan.
Beberapa warga akan direlokasi di Siosar yang masih mampu menampung sekitar 900 KK. Sedangkan lahan usaha tani yang sudah menentukan pilihan 600. Diharapkan untuk lahan usaha tani ini selesai pada Desember 2016. Sedangkan pembangunan huntap akan melewati tahun 2016 dan dilanjutkan 2017.
"Sambil menunggu pembangunan huntap maka warga akan tetap diberikan bantuan sewa lahan dan sewa rumah dari dana siap pakai BNPB. Total bantuan relokasi mandiri Rp 110 juta per KK yang terdiri dari bantuan dana rumah senilai Rp 59,4 juta per KK dan bantuan lahan usaha tani senilai Rp 50,6 juta per KK," Sutopo memaparkan.
Penanganan Pengungsi
Penanganan ketiga adalah penanganan pengungsi sebanyak 2.592 KK yang saat ini masih berada di 9 pos penampungan pengungsi. "Mereka tidak perlu relokasi. Mereka diperbolehkan kembali ke desanya saat kondisi Gunung Sinabung sudah aman. Namun tidak ada yang tahu kapan Gunung Sinabung akan aman atau tidak erupsi," ia menambahkan.
Agar pengungsi tidak terlalu lama di barak pos pengungsian, menurut Sutopo, maka BNPB akan membangun hunian sementara (huntara) untuk per KK. Saat ini, BNPB masih dalam proses pembangunan huntara di 6 lokasi.
Menurut Sutopo, penanganan pengungsi Gunung Sinabung tergolong rumit. Selain gunungnya masih erupsi, terbatasnya lahan untuk relokasi dan lahan pertanian, juga disebabkan terbatasnya kapasitas di Pemda Karo. Konflik sosial antara pengungsi dengan pemda dan masyarakat juga makin menyulitkan dalam penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung.
"Kuncinya adalah ketersediaan lahan. Jika lahan tersedia, maka proses relokasi untuk huntap dan lahan pertanian masyarakat dapat berjalan cepat. Sebab pengungsi sudah ingin direlokasi. Anggaran dari BNPB juga tersedia. Termasuk dukungan lain dari pemerintah pusat kepada pemda sudah sangat memadai," Sutopo memungkasi.
