Liputan6.com, Jakarta - "Saya kan sudah sampaikan berkali-kali, kalau saya dianggap salah pun, saya kan sudah menyampaikan mohon maaf," ujar Ahok di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa 1 November 2016.
Gubernur DKI Jakarta itu tidak pernah menduga celetukannya bakal memicu reaksi besar. Apalagi menyulut sejumlah organisasi masyarakat berdemonstrasi pada Jumat 4 November 2016.
Advertisement
Padahal, permintaan maaf calon petahana tersebut pernah dilayangkan pada saat mendatangi Bareskrim Polri. Saat itu, dia datang untuk mengklarifikasi terkait ucapannya yang dianggap menyinggung sejumlah kelompok masyarakat.
"Saya juga sampaikan bahwa ketidaknyamanan ini, saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi tidak ada niat saya untuk menista agama, menghina Alquran, apalagi menghina umat muslim, apalagi ulama. Karena teman saya banyak ustaz, ada beberapa yang terkenal. Jadi tidak ada niat sama sekali," ujar pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu, Senin 24 Oktober 2016.
Ahok pun pasrah dan menyerahkan segala sesuatu tentang demonstrasi itu kepada kepolisian.
Kepolisian pun mengerahkan personelnya untuk mengamankan aksi demo itu agar berjalan lancar, aman, dan damai. Setidaknya puluhan ribu personel gabungan dari unsur Polri dan TNI telah disiagakan untuk mengawal aksi unjuk rasa itu.
"Semuanya sudah hampir 20.000 personel untuk melayani pengamanan di Ibu Kota," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan, pasukan sebanyak itu juga diambil dari beberapa daerah di luar Polda Metro Jaya. Rencananya, Polri dan TNI akan melakukan apel pengamanan demo ini di halaman Monas, Rabu 2 November 2016.
"Nanti bisa dilihat bagaimana unsur pengamanan kami, khususnya untuk melayani unjuk rasa yang akan dilakukan di Jakarta," tutur dia.
Sementara itu, jumlah massa yang turun ke jalan pada Jumat nanti diperkirakan akan mencapai puluhan ribu orang. Mereka akan melakukan aksi demo setelah melaksanakan salat Jumat di Masjid Istiqlal. Massa akan bergerak menuju depan Istana.
"Massa sedang kita data, karena terus berkembang. Estimasi kemarin ada 35.000 terus melonjak 50.000, tapi fluktuatif. Pengamanan kita sudah punya rinciannya," ucap Iriawan.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pun telah menginstruksikan agar jajarannya bersiaga untuk mengamankan demonstrasi besar-besaran 4 November nanti. Namun, Tito melarang personelnya menggunakan senjata api dalam pengawalan demonstrasi itu.
"Instruksi saya untuk pasukan yang berhadapan dengan demonstran enggak boleh bawa senjata, apalagi peluru tajam. Ada tim dipersiapkan khusus untuk menghadapi situasi bila terjadi kontigensi. Penggunaan kekerasan dengan peluru tajam harus dibatasi hanya perintah tertentu aja. Enggak boleh main sendiri," kata Tito usai apel pasukan di lapangan Markas Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin.
Menko Polhukam Wiranto mengatakan, soal kasus hukum terkait Ahok, masyarakat tidak perlu khawatir. Kepolisian sudah bekerja dan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk Ahok.
"Sebelum diproses belum dipanggil gubernur sudah minta diperiksa, datang sendiri ke kepolisian. Kemudian dari kedatangan itu diproses. Namun tentunya tahapan-tahapan, ada satu proses yang tidak serta merta," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Segala kesaksian dan keterangan yang didapat penyidik, ia menambahkan, tentu akan menjadi bahan pertimbangan penegak hukum. Hanya tinggal menunggu waktu sehingga penyidik memiliki keputusan yang terbaik terkait kasus tersebut.
Begitu juga soal aksi unjuk rasa pada 4 November 2016. Wiranto memastikan, negara menjamin hak warga dalam menyampaikan pendapat.
Tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai jumlah peserta unjuk rasa, atribut yang digunakan, dan tema demo. Termasuk waktu unjuk rasa.
"Setelah pukul 18.00 WIB ya bubar karena aturannya begitu," ujar Wiranto.
Dia menambahkan, unjuk rasa tidak boleh meresahkan masyarakat. Wiranto mengharapkan, dalam menyatakan pendapat tidak meresahkan warga lain.
"Kebebasan boleh, tapi tidak berarti mengganggu masyarakat lainnya. Oleh karena itu, kembalikan masyarakat supaya memahami hal ini supaya tenang, tidak resah," Wiranto memungkas.
Api untuk Ahok
Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah organisasi keagamaan berencana menggelar demo besar Jumat 4 November nanti. Mereka menuntut polisi mengusut kasus dugaan penistaan agama, yang mereka tuding dilakukan oleh Gubernur DKI nonaktif Ahok.
Namun, pengamat politik dari Indonesia Public Institute Karyono Wibowo, meragukan aksi tersebut murni untuk menegakkan hukum.
"Menurut saya, agak sulit untuk mengatakan dan mempercayai gerakan aksi itu murni hukum. Saya meyakini masih ada korelasi dengan Pilkada DKI. Karena munculnya isu itu di tengah proses pilkada. Bagaimana bisa bilang tidak ada hubungannya," ucap Karyono kepada Liputan6.com, Selasa 1 November 2016, di Jakarta.
Karyono mengungkapkan, dalam kontestasi pilkada, selalu banyak taktik dan strategi yang digunakan untuk menurunkan elektabiltas kompetitor. Salah satunya dengan menggunakan manajemen isu.
"Dalam konteks strategi, kompetitor atau pesaing harus mencari dan men-down grade suara. Salah satunya merusak kredibilitas bisa menurunkan suara lawannya, di mana dalam hal ini adalah suara Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)," papar Karyono.
Karena itu, ujar dia, sulit untuk menepis demo 4 November nanti tidak ada hubungannya dengan pilkada. Sebab, berbagai isu sudah muncul untuk menurunkan Ahok.
"Berbagai isu mulai dari Sumber Waras, reklamasi, dan penggusuran, sudah dilakukan untuk men-down grade Ahok. Menurunkan kredibilitas Ahok. Tetapi isu ini tidak berpengaruh. Karenanya, isu SARA jadi strategi pamungkas kompetitor yang diyakini menurunkan kredibilitas," ungkap Karyono.
"Saya merasa yakin, ada korelasinya dengan Pilkada DKI. Lihat saja, isu SARA kerap muncul dalam kontestasi elektoral. Masih ingat dalam benak kita soal Pilpres 2014, di mana isu SARA muncul dan secara sistematis dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat. Dan hari ini muncul lagi," lanjut dia.
Meski demikian, Karyono percaya masyarakat DKI adalah pemilih rasional. Masyarakatnya mempunyai wawasan dan pergaulan luas.
"Jadi mereka akan melihat pada fakta. Apa yang Anda berikan. Apa yang kandidat sudah berikan untuk masyarakat Jakarta. Saya kira masyarakat DKI akan mempertimbangkan aspek rasionalitas. Mereka akan melihat, pasangan mana yang memberikan kontribusi di DKI," ujar Karyono.
Salah satu indikasi adanya dugaan korelasi dengan pilkada adalah rencana munculnya sejumlah politikus anti-Ahok di demonstrasi tersebut. Ketua Umum FPI Muchin Alata menyebut sejumlah tokoh sudah mengonfirmasi kehadirannya. Antara lain, Yusril Ihza Mahendra, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Romahurmuzy.
"Ya, mereka sudah confirm (untuk hadir)," ujar Muchin.
Saat dikonfirmasi Liputan6.com soal kebenaran berita itu, Selasa 1 November 2016, Yusril menjawab, "Enggak usah ditanya. Lihat saja nanti apa saya ada atau tidak."
Advertisement
Jokowi Redam Situasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah di Istana Merdeka. Walaupun Jokowi tahu, seharusnya dia lah yang sowan ke para ulama. Namun justru kali ini Jokowi yang mengundang para ulama ke Istana Negara.
Pada pertemuan tersebut, Jokowi berharap para ulama dapat memberikan nasihat yang menyejukkan umatnya. Dia tidak ingin masyarakat resah dengan adanya demonstrasi 4 November.
"Nasihat yang penuh kesejukan, nasihat yang penuh kedamaian saat ini sangat dinanti-nanti dari para ulama untuk para umat," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 1 November 2016.
Sementara, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Wuryanto menjamin demo 4 November 2016 akan jauh dari kerusuhan. Demo terkait dugaan penistaan agama Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan berjalan lancar.
"Tidak akan ada chaos. Semua akan baik-baik saja," tutur Wuryanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/11/2016).
Dia menyatakan, seluruh jajaran TNI kini dalam keadaan siap membantu kepolisian untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Perintah siaga tidak hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia.
"Kita semuanya siap. Bukan hanya untuk di Jakarta, tapi semuanya. Kami all out back up Polri, berapa pun yang diminta kita siap," jelas Wuryanto.
Mantan Kadispenad itu menyebut, apa pun statusnya keamanan DKI Jakarta, seluruh jajaran TNI siap mengamankan.
"TNI siaga terus. Ya itu kan kami nggak ingin seperti Arab Spring. Coba lihat eskalasi yang terjadi. Kelompok-kelompok. Kan semuanya sama, kejadian di sana," kata Wuryanto.
Juru bicara organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Munarman pun berjanji demo 4 November 2016 akan berlangsung damai. Sebab, kata dia, demonstrasi adalah ajang untuk menyampaikan aspirasi.
"Kita sudah intensif dengan komunikasi keamanan negara, untuk aksi damai," kata Munarman usai acara diskusi di Jakarta Selatan, Selasa.
