Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan demonstrasi adalah hak konstitusi dalam dunia demokrasi.
Hal itu ia katakan saat menanggapi rencana demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016 oleh organisasi masyarakat (ormas) Islam yang menuntut Polri segera mengusut tuntas kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga telah menistakan agama.
Advertisement
"Mari bertanya sebenarnya apa masalah yang kita hadapi ini, dan kenapa di seluruh Tanah Air rakyat melakukan protes dan unjuk rasa," kata SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/11/2016).
SBY berujar, jika aspirasi demonstrasi tidak didengar oleh pemimpin maupun pihak terkait, aksi serupa bahkan dalam jumlah yang lebih besar akan terus terjadi.
"Barangkali tuntutannya tidak didengar, kalau sama sekali tidak didengar sampai lebaran kuda tetap ada demonstrasi unjuk rasa," ujar dia.
Untuk itu, SBY menambahkan, pemerintah maupun pihak terkait bisa mendengarkan tuntutan para demonstran agar kondisi keamanan serta politik Tanah Air tetap kondusif.
"Mari bikin mudah urusan ini jangan dipersulit, sering bikin gaduh, sering tidak tidur, tapi masalah tidak bisa diatasi. Tidak mungkin tidak ada sebab mari lihat dari sebab akibat. Tidak mungkin ada rakyat berkumpul untuk happy-happy jalan-jalan," tandas SBY.
