Liputan6.com, Jakarta Kabar tidak menyenangkan datang dari perindustrian gula nasional. Sejumlah pabrik gula (PG) milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan ditutup, secara bertahap. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Abdul Rochim mengatakan, rencana penutupan pabrik tersebut telah dibicarakan bersama. Namun penutupan ini merupakan kewenangan dari Kementerian BUMN.
Sembilan pabrik yang akan ditutup di antaranya PG Rejosari, Kanigoro, dan Purwodadi di Madiun, lalu PG Toelangan dan PG Watoetoelis di Sidoarjo, kemudian PG Meritjan di Kediri, dan tiga PG di Situbondo, yakni PG Pandji, PG Olean, dan PG Wringinanom.
Advertisement
Menurut Rochim, dari kajian yang dilakukan memang harus ada beberapa pabrik gula yang ditutup dan ada yang perlu tetap dipertahankan. Dengan demikian, pabrik gula yang dipertahankan ini bisa banyak mendapat suplai tebu sehingga bisa berkembang secara optimal.
Produksi gula Indonesia selama 3 tahun terakhir memang selalu di bawah garis konsumsi gula nasional, karenanya, tidak sekali pemerintah memutuskan membuka keran impor gula. Salah satu negara pengimpor tidak lain adalah Thailand dan Brazil.
Sejumlah kalangan menolak rencana penutupan sejumlah pabrik gula (PG) di Jawa Timur tersebut, terutama dari para petani tebu di Jawa Timur.
Menurut data ditjen perkebunan pada 2015, Jawa Timur menghasilkan 1,310 ribu ton gula, terbesar dibanding wilayah penghasil gula lainnya. Ditambah, sebaran PG Indonesia memang berpusat di wilayah timur pulau Jawa tersebut. Dari sekitar 50 PG milik BUMN yang kini beroperasi di Indonesia, 30 PG berada di Jawa Timur.
Karena hal tersebut, kebijakan penutupan PG akan berimbas pada kehidupan petani tebu di sana, juga para pekerja pabrik. Jumlahnya diyakini lebih dari ribuan.
Sementara itu, dalam laman kominfo pemprov Jatim sendiri, dikatakan bahwa penolakan pun datang dari Gubernur Soekarwo. Ia menyatakan menolak rencana pemerintah pusat yang meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk menutup sejumlah pabrik gula peninggalan Belanda milik mereka. "Masyarakat kita itu, masyarakat tebu, yang kulturnya tebu. Saya tidak setuju dengan konsepnya pemerintah pusat itu."
Beberapa kalangan lain yang ikut menolak menilai rencana penutupan bertentangan dengan semangat swasembada pangan yang dicita-citakan pemerintahan sekarang, belum lagi jika menyoal soal pengkhianatan terhadap rakyat.
Di sisi lain, sebenarnya ada upaya yang seharusnya pemerintah lakukan untuk permasalahan kinerja pabrik ini. Bukan karena terlampau purba dan tidak efisien maka pabrik dengan ribuan pekerja itu ditutup. Yaitu, wacana me-revitalisasi pabrik-pabrik. Namun, tetap, rencana hanya akan terus menjadi wacana tanpa realisasi. (dn)
