Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan sedang inisiasi pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif) di 50 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lumbung pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.
Melalui program yang akan berjalan awal 2017 ini, tiap kabupaten akan diambil dua desa sebagai proyek percontohan. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyampaikan hal itu kepada ratusan mantan TKI korban PHK masal Saudi Binladin Grup, Selasa, 1 November 2016.
"Setelah TKI yang berangkat dipastikan aman, melalui program Desmigratif, keluarga yang ditinggalkan juga dilatih untuk melakukan kegiatan produktif," kata Hanif.
Baca Juga
Advertisement
Pelatihan produktif yang dimaksud, misalnya melatih keluarga TKI untuk membuat kerajinan, pertanian, simpan pinjam dan kegiatan lainnya yang memberi manfaat ekonomi bagi keluarga TKI. Selain itu juga memastikan agar keluarga TKI tetap sekolah, dan terawasi tumbuh kembangnya, termasuk melatih para suami untuk merawat anak jika istrinya menjadi TKI.
Program ini akan bersinergi dengan program pemerintah lainnya. Misalnya, untuk melatih membuat kerajinan atau pertanian, Desmigratif akan bersinergi dengan program one village one product milik Kementerian Desa. Sementara untuk pemasaran akan menyatu dengan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Untuk permodalan, selain menggunakan uang remitansi TKI, juga akan dibantu permodalan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Untuk memastikan anak TKI sekolah, akan disinergikan dengan program Kartu Indonesia Pintar," ujar Menteri Hanif.
Diharapkan, setelah diterapkan melalui program percontohan di 100 desa, selanjutnya program ini dapat direplikasi di seluruh desa, terutama desa yang banyak menjadi pengirim buruh migran.
