Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan perbankan telah menyiapkan dana hingga Rp 1 triliun untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada tahun ini. Sayangnya, penyerapan fasilitas pinjaman tersebut sangat rendah karena masih banyak TKI yang terjebak utang dari lintah darat.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Nusron Wahid usai Rakor Financial Inclusion mengatakan, penyaluran KUR bagi TKI hingga saat ini belum mencapai 10 persen dari jumlah plafon Rp 1 triliun yang disediakan pemerintah.
"Dari sekitar 300 ribu TKI yang berangkat ke luar negeri atau melebihi jemaah haji, yang dapat fasilitas KUR lebih dari 40 ribu orang. Penyaluran dananya hampir Rp 150 miliar dari total Rp 1 triliun," katanya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Baca Juga
Advertisement
Nusron mengakui penyerapan dana KUR bagi TKI masih sangat rendah. Alasannya, TKI lebih memilih meminjam uang kepada rentenir dengan bunga selangit, tapi lebih cepat dalam pencairannya. Kondisi tersebut berbeda dengan penyaluran di perbankan.
"Masalahnya masih banyak mereka yang terjebak ikut rentenir. Pinjam uang ke lembaga keuangan yang mahal, tapi bisa cepat cuma sehari, sementara di bank butuh waktu sebulan," katanya.
Oleh sebab itu, mantan Anggota DPR RI tersebut mengusulkan agar menambah lembaga-lembaga penyalur KUR bagi TKI, selain perbankan. "Lembaga pembiayaan diperbanyak dan minimal bisa mencairkan pinjaman seminggu, jangan terlalu lama," ujar Nusron.
Pemerintah, katanya, terus meningkatkan akses keuangan bagi TKI di lembaga keuangan. Nusron mengimbau kepada para TKI untuk membuat dua rekening sebelum berangkat ke luar negeri. Rekening untuk TKI dan keluarga TKI.
"Kita pun berikan edukasi kepada TKI dan keluarga TKI supaya uang hasil kerjanya tidak habis begitu saja buat konsumsi. Intinya bagaimana mendekatkan orang bawah menerima akses keuangan supaya lebih sejahtera," Nusron menandaskan. (Fik/Gdn)
