Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengatakan terus melakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat terkait pungutan liar (pungli). Hal ini untuk menghindari dan menurunkan potensi pungli yang mungkin terjadi di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola perusahaan plat merah tersebut.
Bambang mengungkapkan, sejak pencanangan program sapu bersih pungli oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya langsung membentuk satuan tugas (satgas) internal. Satgas ini ada di setiap cabang pelabuhan yang dikelola Pelindo I.
Baca Juga
Advertisement
"Pelindo I sendiri sejak presiden perintahkan untuk memberantas pungli, kami membentuk satgas internal. Di mana satgas ini di setiap cabang, ada 3 pengawas internal. Dan ini saya minta disupervisi oleh BPKP provinsi. Jadi kalau cabang saya ada di Aceh, saya koordinasi dengan Aceh, Sumatera juga gitu," ujar dia dalam acara Forum BUMN 2016 di Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Selain itu, Bambang juga mengurangi kontak langsung antara pegawai Pelindo I dengan para pengguna jasa. Sebab pungli ini marak terjadi saat pengurusan perizinan keluar masuk barang di pelabuhan-pelabuhan perusahaan plat merah tersebut.
"Kami juga mengurangi intensitas contact person dengan pengguna jasa. Caranya dengan otomatisasi proses. Peluang terbesar terjadinya pungli adalah saat pengguna jasa itu mengambil dokumen di tempat kami," dia menjelaskan.
Untuk itu, lanjut Bambang, per 1 Oktober 2016 pencetakan bukti delivery order (DO) untuk keluar masuk barang di terminal peti kemas dilakukan secara online.
"Nah ini sekarang mulai 1 Oktober di Terminal Petikemas Belawan, baik internasional dan domestik, itu pencetakan DO secara online. Jadi nggak perlu datang ke kantor kami untuk ambil DO. Cukup dia cetak di kantor atau smartphone dia, ada barcode. Itu juga berpeluang menurunkan dwelling time," tandas dia.(Dny/Nrm)
