Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, rencana pemerintah untuk membentuk penggabungan usaha (holding) perusahaan BUMN guna mendorong efisiensi. Dengan ada holding, maka biaya kegiatan operasinal BUMN terpangkas.
Rini menegaskan, holding perusahaan BUMN tidak berarti efisiensi pengurangan karyawan. "Dan efisiensi usaha ini, sering kali pengurangan karyawan, sama sekali tidak. Ini malah lebih operasional kita," kata dia seperti ditulis di Jakarta, Jumat (4/11/2016).
Rini memberikan contoh, pemerintah akan membentuk holding BUMN migas dengan PT Pertamina sebagai induk holdingnya. Selama ini, distribusi gas ke masyarakat dilakukan oleh PT Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Rini mengatakan, selama ini ada yang tidak efisien lantaran dua perusahaan negara itu membuat pipa gas dengan jalur yang sama. Padahal, jika disatukan maka sambungan pipa gas akan lebih panjang.
Baca Juga
Advertisement
"Sering kali ada dua pipa di satu jalur sama. Padahal kalau ini satu, pipa satu bisa di tempat lain. Sehingga sambungan pipa bisa lebih panjang bisa mencapi seluruh pelosok Indonesia. Itu contohnya," jelas dia.
Presiden Direktur PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Winardi Sunoto berpendapat, holding akan membuat struktur permodalan semakin kuat. Hal ini akan menguntungkan karena BUMN akan semakin cepat ekspansi karena mudah mencari permodalan dalam jumlah besar.
"Kalau sendiri aset berapa. Dengan aset yang untuk mendapat financing, bargaining power lebih besar," ujar dia.
Kemudian, akan menciptakan efisiensi karena akan mengurangi duplikasi kerja BUMN. "Dengan efisiensi, fungsi yang sama disatukan," tutur dia.
Dia mengatakan, Inalum sendiri akan menjadi holding BUMN di bidang pertambangan. Holding ini sedang proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
"Pemegang saham memutuskan BUMN yang sharenya dimiliki pemerintah 100 persen itu dipakai holdingnya kebetulan ini Inalum," kata dia. (Amd/Ahm)
