Liputan6.com, Jambi - Badan Restorasi Gambut bentukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, ada 151 ribu lahan gambut di Jambi dalam kondisi rusak parah. Sedikitnya 99 ribu hektare di antaranya masuk wilayah konsesi perusahaan.
Menurut Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut, Myrna A Safitri, Provinsi Jambi memiliki 900 ribu hektare lahan gambut di tiga kabupaten. Yakni, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi.
"Rusak bukan hanya karena kebakaran, ada juga kubahan gambut dalam yang di angkat ke atas," kata Myrna di Jambi, Jumat 4 November 2016.
"Jika lahan gambut yang rusak masuk konsesi perusahaan, maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan untuk merestorasi," Myrna menambahkan.
Baca Juga
Advertisement
Jambi merupakan satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas penanganan lahan gambut. Provinsi lainnya adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Papua.
Pada 5-7 November 2016 ini, Provinsi Jambi ditetapkan pertama kalinya sebagai tuan rumah Jambore Masyarakat Gambut Nasional.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Ridham Priskap memperkirakan bakal ada sedikitnya seribu petani gambut akan berkumpul pada jambore yang di pusatkan di GOR Kotabaru, Kota Jambi itu.
"Akan ada banyak kegiatan pada jambore gambut pertama kalinya di Indonesia ini. Seperti forum aksi, panggung inovasi rakyat, pondok belajar gambut, sudut pengetahuan, nonton bareng, diskusi dan pameran," Ridham menjelaskan.
Menurut dia, kegiatan tersebut juga bertujuan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat bagaimana merestorasi dan konservasi lahan gambut. Diperkenalkan juga sejumlah produk yang bisa didapat dari lahan gambut tanpa merusak, seperti penanaman kayu jelutung yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
Ridham menjelaskan, Pemprov Jambi sudah membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah serta membuat 72 desa masyarakat gambut.
"72 desa itu terletak di tiga kabupaten yang memiliki lahan gambut. Mulai 2017 nanti akan dialokasikan APBD untuk pembangunan 72 desa tersebut," kata Ridham.
